FP3R Diduga Komersilkan Lahan PT KAI Persero Tanpa Izin? LMP Mada Jabar Akan Buat LI Kepada Kejaksaan

FP3R Diduga Komersilkan Lahan PT KAI Persero Tanpa Izin? LMP Mada Jabar Akan Buat LI Kepada Kejaksaan

CYBER88 | Karawang -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, sudah mengadakan sosialisasi tentang rencana pemindahan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di sekitar pasar Rengasdengklok ke pasar bersih Proklamasi. Hal itu merupakan upaya untuk merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota.

Pro dan kontra pun terjadi menjelang relokasi. Selain harga lapak atau kios yang dianggap mahal oleh kalangan para pedagang. Permasalahan ratusan pedagang pasar yang tergabung dalam Forum Pedagang Pasar PJKA Rengasdengklok (FP3R) juga mulai bergejolak.

Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat pedagang FP3R merasa keberatan lantaran belum lama ini, mereka telah dipungut biaya sebesar Rp 3,5 juta oleh orang yang mengatas namakan sebagai Ketua FP3R, dengan bukti kwitansi resmi berkop dan stempel basah organisasi FP3R.

Tetapi yang membuat heran? Disatu sisi FP3R membawa embel - embel nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) atau yang sekarang telah berubah namanya menjadi PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero. Namun selain surat perintah pembongkaran dari Pemkab Karawang, PT KAI Persero sendiri mengeluarkan surat yang sama.

Menyikapi permasalahan tersebut, Wakil Ketua Laskar Merah Putih Jawa Barat (LMP Mada Jabar), Andri Kurniawan yang juga merupakan salah seorang pemerhati politik dan pemerintahan merasa heran dengan FP3R?

Dikatakannya, "Nama organisasinya menggunakan nama PJKA atau yang sekarang disebut dengan PT KAI Persero, tapi dilain sisi PT KAI yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu membuat surat perintah pembongkaran.  Didalam suratnya menegaskan, bahwa kegiatan usaha berupa pendirian lapak atau kios pada aset milik PT KAI, berupa tanah bekas stasiun, tidak mendapatkan izin serta tidak mengikat dengan PT KAI Persero," 

"Lalu yang menjadi pertanyaan kami, kalau PT KAI Persero sendiri tidak memberikan izin. Kemudian FP3R mendapat izin dari siapa? Heran dia.

Saran saya untuk FP3R, sebaiknya buka - bukaan saja, bila mana ada oknum yang mengatas namakan lembaga PT KAI Persero yang memback up. Jangan sampai ketika terjadi pembongkaran, pengurus FP3R sendiri yang dimintai pertanggung jawaban oleh ratusan pedagang,"Kata Andri pada Cyber88.co.id Minggu, (25/6/2022).

"Karena uang sejumlah Rp 3,5 juta jika dikali ratusan pedagang, bukan jumlah yang sedikit. Apa bila persoalannya sampai ke ranah hukum, LMP menilai bukan hanya persoalan delik aduan yang akan diadukan oleh para pedagang yang merasa dirugikan saja. Melainkan, Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kejaksaan dan Kepolisian bisa memprosesnya atas dasar Laporan Informasi (LI). Baik secara tertulis atau informasi lisan dan sumber informasi dari media massa," Jelasnya.

"Dalam hal ini, bila mana tidak ada kejelasan. LMP Mada Jabar akan membuat LI tertulis kepada APH, agar dapat segera diselidiki. Sebab ini berkaitan dengan aset milik BUMN, yang diduga dikomersilkan? Selain itu, kami juga akan melakukan komunikasi langsung dengan pak Prof Said Aqil Srioj selaku Komisaris Utama PT KAI Persero," Pungkasnya (Hys)

Komentar Via Facebook :