Forum Mahasiswa Anti Korupsi Akan Gelar Aksi Demo Terkait Adanya Sejumlah Dugaan Korupsi di DLHK Kota Pekanbaru

Kejari Pekanbaru, Tidak Ada Indikasi Korupsi di Pengadaan Alat Berat Bulldozer DLHK Kota

Tampak roda Bulldozer diindikasikan barang seken yang dibeli dengan anggaran Rp 4,3M rusak dan masih dipakai (ist)

CYBER88 | Pekanbaru - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru menyebut tidak ditemukan adanya indikasi dugaan korupsi pada pengadaan alat berat jenis Bulldozer DLHK Kota Pekanbaru. 

Hal itu disampaikan, Kasi Intel Kejari Pekanbaru, Lasargi Marel saat dikonfirmasi terkait akan adanya aksi demo Forum Mahasiswa Anti Korupsi pada Selasa (5/6/2022) di Kejati Riau yang menuntut penegak hukum agar mengusut sejumlah dugaan korupsi di DLHK Pekanbaru. 

Marel menyebut, berdasarkan penelusuran puldata yang dilakukan Kejari Pekanbaru. Kejaksaan tidak menemukan adanya indikasi korupsi pengadaan Bulldozer yang diduga barang bekas. 

"Berdasarkan hasil Puldata kami, faktanya tidak sesuai dengan apa yang pernah dilaporkan pelapor ke kami," kata Marel, Sabtu (2/7/2022). 

Untuk diketahui, Forum Mahasiswa Anti Korupsi akan menggelar aksi demo terkait adanya sejumlah dugaan korupsi di DLHK Kota Pekanbaru. 

Korlap Aksi, Abdi Raudhatul memaparkan antara lain Dugaan Korupsi Alat Berat Yang Telah Ada Namun Tidak Di Fungsikan, Dugaan Korupsi Anggaran Pengadaan Tanah Timbun, Dugaan Korupsi Anggaran Sampah Di Kota Pekanbaru, Dugaan Jual Beli Proyek PL, Jual Beli Konsultan Pengawasan Dan Perencanaan.

Adapun Tuntunan Kami, sebut Abdi, yang pertama meminta Kejati Riau segera memeriksa dan memanggil Kepala Dinas DLHK Pekanbaru, Hendra Afriadi terkait dugaan yang melibatkannya saat menjabat.

Karena tidak menutup kemungkinan Kepala Dinas tidak melakukan dugaan tersebut dan anggaran di DLHK Pekanbaru cukup besar.

"Kedua, meminta Kejati Riau segera memeriksa Kadis LHK Pekanbaru atas dugaan Jual Beli Proyek PL, Jual Beli Konsultan Perencanaan Dan Pengawasan Karena tidak menutup kemungkinan Kadis LHK tidak menerima fee dari dugaan jual beli proyek tersebut," ucapnya. 

Terakhir, Ia meminta KPK RI turun langsung memanggil dan memeriksa Kadis LHK Pekanbaru terkait dugaan korupsi anggaran DLHK yang melibatkannya. Agar terciptanya wilayah Riau terbebas dari korupsi.

"Kita sudah menyurati, Kapolresta Pekanbaru Cq Kasat Intelkam untuk melakukan aksi," tutupnya. (Red/Jaya. S)