Hasanul Arifin Apresiasi Kinerja Kamsol dan Minta Perkebunan Sawit Ilegal Ditertibkan

CYBER88 | Pekanbaru - Terkuaknya tabir ilegal perkebunan sawit PT surya Dumai Group dimana PT Bumi Sawit Perkasa yang telah disegel Pemkab Kampar beberapa minggu lalu mencuri perhatian Hasanul Arifin ketua DPD LSM GEMPUR Riau. Rabu, (20/07/22).

Kepada kru media ini, bung Arif menyampaikan support dan kritikan kepada pemerintah Riau dalam memberantas kebun sawit ilegal yang sudah merugikan negara dan masyarakat sekitar.

BACA JUGA  Daftar Perusahaan Perkebunan Sawit Milik PT.SDG di Prov. Riau Tommy.FM Desak KLHK, Kejagung dan KPK Audit Izin HGU

Pertama tama saya atas nama masyarakat dan DPD LSM GEMPUR provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar yang saat ini di nahkodai oleh PJ Bupati bapak Kamsol dan juga Dinas Perkebunan dan Kesehatan Hewan serta unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang telah berani dan tegas melakukan tindakan penertiban terhadap perusahaan yang bergerak dalam usaha perKebunan Sawit yang tidak memiliki izin secara  lengkap sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di republik yang kita cintai ini.

BACA JUGA  PT. Bumi Sawit Perkasa Salah Satu Anak Perusahaan Sawit Ilegal PT. SDG Disegel

Saya sebagai masyarakat bangga dari sekian banyak opd dan pemerintah kabupaten kota yang ada di provinsi Riau ini, pemerintah kabupaten Kampar dan OPD terkait lah yang berani melakukan ini.

Tentunya ini sangat bagus dan dapat menjadi apresiasi bagi opd di pemerintahan Kabupaten/kota lainnya," sebut Hasanul Arifin dengan bangga.

BACA JUGA  Tumpak Hatorangan Panggabean Sebut Pengganti Lilik Siregar Salah Satu Calon Komisioner KPK Yang Dulu Tidak Dipilih Jokowi

Dalam permasalahan Pemeriksaan Izin dari PT. Bumi Sawit Perkasa (BSP) yang jika tidak salah saya bergabung dalam SDG (PT Surya Dumai Group) tindakan yang di jalankan Pemerintah Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kesehatan Hewan Syahrizal bersama time sudah sangat tepat.

PT Bumi Sawit Perkasa di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu yang di wakili oleh Thomas Manager Umum sekaligus Humas PT BSP, Deni Seno Manager Kebun PT BSP dan Feryanto Hutapea Kepala Administrasi PT BSP 
Yang tidak dapat menunjukkan berbagai hal yang terkait dengan Perizinan seperti izin Lingkungan, Izin Lokasi, IMB dan pajak reklame yang harus di miliki oleh setiap Perusahaan dan hanya memiliki Izin Usaha Perkebunan yang sudah tidak berlaku yang dikeluarkan pada tahun 2003 dengan Lahan Seluas 11.000 Ha harus menerima dan mematuhi segala yang di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar ucap bung Arif dengan tegas. 

Hal ini tentunya sangat mengejutkan saya dan kita semua. Bagai mana mungkin perusahaan besar seperti BSP ini yang pendapatannya milyaran rupiah beroperasi tanpa perizinan yang lengkap sebagai mana yang sudah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan.perbuatan ini sangat melukai perasaan masyarakat.

Pertanyaan saya lantas bagaimana perusahaan ini menjalankan pemenuhan kewajibannya terhadap pajak dan lainnya sebagai pendapatan negara. Tegas bung Arif.

Ini sudah keterlaluan dan tindakan penyegelan yang dilakukan oleh pemerintah Kampar sudah tepat, saya dukung dan apresiasi kinerja dari OPD terkait, saya menilai perbuatan PT BSP ini sudah sangat melecehkan dan menyepelekan pemerintah serta telah merugikan keuangan negara, saya minta jangan cuma ini saja karena ada banyak perusahan perkebunan dan perusahaan di sektor lainnya yang perlu di periksa perizinannya.

Di negara yang kita cintai ini  ada peraturan perundangan yang berlaku wajib, perusahaan mesti mematuhi aturan itu termasuk PT BSP dan benar jenis usaha bidang Perkebunan merupakan penerimaan devisa Negara yang menjadi andalan dari Sektor ini, sudah barang tentu keberadaan sektor usaha ini diperlukan perhatian dan pengawasan  yang sangat serius oleh Negara.

Baik dari sisi regulasi perizinan maupun pelaksanaan usaha sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagai mana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 serta 
peraturan lainnya.

Seperti bunyi Pasal 56 Setiap Perusahaan yang berusaha pada sektor Perkebunan baik itu budi daya Tanaman Perkebunan ataupun Pengolahan Hasil Perkebunan, wajib memiliki izin Usaha Perkebunan dan yang tertuang pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang berbunyi “Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 104 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 disebutkan bahwa “lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan didaftarkan ke sistem OSS” dan ini wajib, tutup bung Arif.