Penambangan Ilegal Nikel HP Lasolo, di Desa Mandiodo Sulteng, Balai Gakkum segera kirim berkas Perkara ke Kejati

Rusak Kawasan Hutan, Direktur PT. BMN dan Direktur PT. PRP di Tetapkan Tersangka dan Diancam 15 Tahun Penjara

Rusak Kawasan Hutan, Direktur PT. BMN dan Direktur PT. PRP di Tetapkan Tersangka dan Diancam 15 Tahun Penjara

CYBER88 | Kendari - Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi menetapkan tersangka FKR (35) direktur “PT. BMN” terkait kasus penambangan nikel ilegal yang merusak Kawasan Hutan Produksi Komplek Hutan Lasolo, di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kamis, (29/09/22)

Pada Selasa, (27 September 2022), Penyidik Gakkum Wilayah Sulawesi telah menaikkan status FKR sebagai tersangka dan tim penyidik Balai Gakkum Wilayah Sulawesi akan segera mengirimkan berkas perkara (Tahap I) ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk diteliti oleh jaksa penuntut umum (JPU).

BACA JUGA  Direktur dan Manager Pabrik Kelapa Sawit PT SIPP Terancam Penjara 10 Tahun Serta Denda 10 Milyar

Atas perbuatannya, FKR dijerat dengan pasal pidana berdasarkan pasal 78 ayat (2)  Jo pasal 50 ayat (3) huruf “a” UU nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dalam pasal 36 angka 19 pasal 78 ayat (2) Jo pasal 36 Angka 17 pasal  50 ayat (2) huruf “a” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan/ atau pasal 89 ayat (1) huruf  b dan/ atau pasal 91 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (1) huruf a dan d Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam pasal 37 angka 5 pasal 17 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas kejahatan ini tersangka FKR diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 10 Miliar.

Pengungkapan kasus ini berawal dari operasi gabungan pengamanan hutan pada tanggal 11 Agustus 2022 oleh Gakkum KLHK wilayah Sulawesi bersama dengan Polda Sultra dan Brimop Polda Sultra. Tim berhasil mengamankan 1 (satu) Karung sampel ore nikel hasil penambangan ilegal, 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil Hilux dobel cobin yang saat ini dititipkan di kantor Rupbasan Kota Kendari.

BACA JUGA  Cukong Hermanto Rambah Hutan Bengkalis, Tommy FM : GAKKUM KLHK Tutup Mata

Sebelumnya pada tanggal 13 agustus 2022 Gakkum KLHK telah menetapkan AJ (41) sebagai tersangka yang juga merupakan salah satu Direktur dari PT. PRP dan juga berperan sebagai pengawas yang menyuruh, mengarahkan, dan mengkoordinir kegiatan penambangan biji nikel ilegal di lokasi yang sama di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan barang bukti 2 (dua) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil triton. Atas perbuatannya tersebut saudara AJ dijerat dengan pasal 78 ayat (2) Jo pasal 50 ayat (3) huruf “a” UU nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dalam pasal 36 angka 19 Jo pasal 36 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan/atau pasal 89 ayat (1) huruf a dan/atau b  Jo. pasal 17 ayat (1) huruf a dan/atau b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam pasal 37 angka 5 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Berkas perkara tersangka AJ saat ini sementara di teliti oleh JPU Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra).

BACA JUGA  20 Daftar Perusahaan Perkebunan Sawit Milik PT SDG di Prov. Riau, Tommy F. M Desak KLHK,  Kejagung dan KPK Audit Izin HGU

Di Jakarta, Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum KLHK mengatakan bahwa penindakan terhadap tersangka ini bentuk keseriusan dan komitmen Gakkum KLHK untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. 

“Komitmen KLHK dalam melakukan penegakan hukum guna mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat konsisten. Dalam beberapa tahun ini, Gakkum KLHK telah membawa 1.308 perkara pidana dan perdata ke pengadilan baik terkait pelaku kejahatan korporasi maupun perorangan. KLHK juga telah menerbitkan 2.446 sanksi administratif dan melakukan 1.854 operasi pencegahan dan pengamanan hutan, 706 diantaranya operasi pemulihan keamanan kawasan hutan. Sekali lagi kami harapkan penangan kasus ini akan menjadi pembelajaran bagi pelaku kejahatan lainnya. Kami tidak akan berhenti menindak pelaku kejahatan yang sudah merusak lingkungan, menyengsarakan masyarakat dan merugikan negara”, pungkas Rasio Sani **.

Komentar Via Facebook :