DPMPTSP Siak akan melakukan pengecekan melalui NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission)

Diduga Tidak Kantongi SIUP, Galangan Kapal PT Makmur Utama Armadalines Bermasalah

Diduga Tidak Kantongi SIUP, Galangan Kapal PT Makmur Utama Armadalines Bermasalah

CYBER88 | Siak - Terkait adanya sebuah tempat di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang dijadikan galangan kapal, diduga kuat belum mengantongi izin untuk beroperasi.

Dugaan itu diperkuat setelah awak media mencoba mengkonfirmasi Kepala Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Siak melalui Teguh Santoso selaku Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang.

"Atas nama PT Makmur Utama Armadalines (MUA) tidak ada," ungkap Teguh Santoso ketika dikonfirmasi awak media.

Sementara dari informasi yang dihimpun, galangan kapal tersebut sudah beroperasi sekitar puluhan tahun dan tempat galangan yang berada tepat ditepi Sungai Siak itu merupakan PT MAKMUR UTAMA ARMADALINES (MUA) Pekanbaru milik seseorang bernama Apredi alias Ape.

Suyatno selaku Ketua RT 01 RW 02 Kampung Tualang mengatakan bahwa dirinya menjabat sejak 2015 dan tidak ada pihak perusahaan yang melapor kepadanya hingga saat ini.

Bahkan dirinya pernah meminta tolong kepada warga yang tinggal disekitar galangan untuk memberitahukan perihal surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) namun tak jua mendapat tanggapan dari pihak perusahaan.

"Belum ada orang itu melapor semenjak saya menjabat, mungkin sama RT sebelumnya kita tidak tau. Kemarin ada bagi PBB saya konfirmasi orang disana suruh lihat tapi tidak ada dilihat-lihat," ungkap Suyatno.

Kembali kata Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang Teguh Santoso, secara umum pihaknya mengimbau agar setiap pelaku usaha dapat mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan terkait adanya dugaan galangan kapal di Kecamatan Tualang yang beroperasi tidak mengantongi izin, pihak DPM-PTSP Siak akan melakukan pengecekan melalui
NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission).

"Lapor saja ke Satpol PP nanti akan ditindaklanjuti tim yustisi. Kalau izin TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) dari pusat, (PT MUA) nanti kami cek NIB dari OSS," tutupnya. 

Komentar Via Facebook :