Handi Nurdin: Kolam Retensi di Pasar Induk Gedebage Dinilai Belum Maksimal

CYBER88 | Bandung – Hujan deras yang mengguyur Kota Bandung, Jawa Barat, membuat beberapa ruas jalan wilayah Gedebage tergenang banjir. Hal ini mendapati sorotan dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Panyileukan, Selasa (13/12).

Atas kondisi tersebut, Handi Nurdin, Ketua KNPI Panyileukan menyampaikan, "Sudah bertahun-tahun belum ada solusi yang pas untuk mengatasi banjir. Berbagai macam kebijakan dan anggaran terus mengalir untuk mengatasi banjir belum juga selesai."

"Salah satu kawasan yang selalu banjir adalah Pasar Induk Gede Bage yang berada di wilayah Panyileukan. Permasalahan yang terlalu banyak di kawasan tersebut belum bisa terselesaikan, salah satunya adalah persoalan pembuangan sampah," ujarnya.

"Adanya kolam retensi di kawasan Pasar Induk Gede Bage yang menampung 5.500 meter kubik, yang diresmikan Walikota Bandung pada 30 Desember 2020 diduga belum maksimal, karena seringkali tersumbat oleh sampah dari pasar," imbuhnya.

Lebih lanjut Handi menuturkan, beberapa tahun ke belakang sampai hari ini, banjir meluas ke beberpa titik sekitaran Gudang JNE, Gudang Mayora, PT. Jabil, bahkan seringkali masuk ke Kantor Kecamatan panyileukan.

"Menjadi tanda tanya, kenapa banjir meluas? Padahal biasanya ini tidak pernah terjadi. Apakah proses pembangunan beberapa perusahaan yang skarang banjir tidak sesuai aturan yang berlaku? Apakah memang kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga banjir tak bisa dihindarkan," kata dia.

Dirinya menegaskan, "Banjir di kawasan Kecamatan Panyileukan harus cepat terselesaikan sebelum semakin meluas, karena banjir di kawasan tersebut banyak yang dirugikan. Bahkan, banjir di kawasan tersebut kerap menimbulkam kemacetan di jalan Soekarno-Hatta sampai puluhan kilo meter."

"Maka dari itu, kami meminta Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung untuk segera menyelesaikan permasalahan banjir di wilayah Kecamatan Panyileukan sebelum banjir semakin meluas ke beberapa titik, termasuk pengawasan juga harus dilakukan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta, karena kerap kali menimbulkan permasalahan lingkungan," pungkasnya.