Jalan Perumahan di KBB Diperbaiki dengan Aspirasi Dewan PKS, Pengamat Bilang ‘Ini Pelanggaran’

CYBER88 | KBB -- Pembangunan rabat beton di RW 18 Bina karya Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Bandung barat menimbulkan pertanyaan dari beberapa pihak. Pasalnya jalan yang diperbaiki tersebut ada di wilayah komplek perumahan yang masih menjadi milik developer lantaran belum ada serah terima pada Pemerintah Daerah.

Informasi yang didapat Cyber88.co.id, pembangunan tersebut didanai melalui aspirasi dari anggota DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan merupakan janji politik. 

Dikarenakan susah untuk ditemui media cybber88 mencoba menghubungi anggota DPRD KBB fraksi PKS,

H Nevi Hendri, anggota DPRD KBB fraksi PKS, saat dionfirmasi melalui pesan WhatsApp hanya mengarahkan awak media untuk menghubungi Selamet sebegai team sukses yang sebelumnya mengajukan program tersebut.

“Bapak silahkan koordinasi dengan Pa Selamet sebagai team kami di lapangan yang dahulu mengajukan program,” kata Nevi dengan singkat Selasa, (17/01/22).

Sementara, menurut Roni, salah seorang staf fraksi PKS menyampaikan bahwa proyek ini sudah bukan tanggung jawab pihaknya sebagai pihak pengusul.

“Karena itu adalah usulan dari team sukses di lapangan dulu dan sebagai janji politik kami terhadap masyarakat maka kami tampung dan kami realisasikan,” Ucap Roni.

Dan kalaupun ini suatu pelanggaran, maka yang harus bertanggung jawab adalah team pengusul lapangan yang mengajukan ke kami dulu,” imbuhnya.

Menyikapi hal ini, Imam, salah seorang pengamat kebijakan publik di Padalarang menilai bahwa anggota DPRD Fraksi PKS tak memahami regulasi atau mungkin pura – pura tidak tau demi kepentingan poilitik.

“Anggota Dewan ini seperti tidak mengetahui regulasi yang telah ditetapkan, karena meskipun di sana ada masyarakat, tapi tanah tersebut milik developer yang belum diserah terimakan kepada pemerintah. Maka sesuai aturan tidak boleh mendapat bantuan karena masih tanggung jawab pihak developer sendiri,” kata imam.

Ini harus harus menjadi perhatian semua pihak jangan sampai kedepannya pelanggaran seperti ini terjadi lagi. Karena hal ini menguntungkan pihak pengusaha dan jelas melanggar regulasi yang ada,” tegas Imam.

Dan intinya jangan sampai saling lempar bola, apalagi seorang anggota Dewan harusnya lebih faham masalah aturan dan regulasi yang ada,”tutup imam. (Yus')