Anggaran Jambore PKK Maluku Rp 4,3 M Dikritik DPRD Provinsi Maluku

CYBER88 | Maluku - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, mengkritik pengganggaran Jambore PKK yang mencapai hingga Rp 4,3 Miliar. Kamis, (04/05/2023)

"Alangkah baiknya anggaran Jambore Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) digunakan untuk penanganan stunting di tingkat posyandu di daerah-daerah pelosok." ungkap Elviana Pattiasina

Ia mengatakan, akankan lebih baik jika anggaran digelontorkan untuk pemberdayaan posyandu di pelosok, yang dapat menurunkan angka stunting itu sendiri.

Selain stunting, menurutnya keperluan masyarakat seharusnya menjadi prioritas. Bukan  pada kegiatan yang bersifat tak ada output bagi pendapatan daerah maupun untuk pengembangan masyarakat.

"Kegiatan ini tidak ada outputnya, turunnya stunting juga tidak signifikan, ini merupakan pemborosan." tambahnya

Untuk diketahui, ada terdapat 8 program kegiatan dalam Jambore PKK yaitu, Operasional sekretariat PKK, Jambore kader PKK, Hari Kesehatan Gerak PKK, Rapat konsultasi yang diperuntukkan untuk tim penggerak PKK, peningkatan kapasitas kader PKK.

Kegiatan sosialisasi bina Keluarga balita (BKB), Dana Bantuan untuk Paud dan Sosialisasi pembentukan kampung mandiri.