Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto  Menggelar Talkshow UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto  Menggelar Talkshow UMKM

CYBER88 | PURWOKERTO -  - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto menggelar talkshow pembiayaan UMKM dengan tema "UMKM Maju, Modal No Issue" sebagai bagian dari Road To Karya Kreatif Serayu (KKS) 2023 dan Bursa KUKM Jawa Tengah, Sabtu 13 Mei 2023.Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan UMKM di wilayah Banyumas Raya.

Kepala Perwakilan BI Purwokerto Rony Hartawan mengungkapkan, Talkshow ini diadakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengenai solusi permodalan melalui pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Untuk mempermudah pemahaman, talkshow ini menghadirkan narasumber yang merupakan praktisi di bidang tersebut.

Narasumber yang dihadirkan antara lain Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Rony Hartawan; Direktur Bisnis, Dana, Jasa, dan UMKM Bank Jateng, Irianto Harko Saputro; Deputi Bisnis Pegadaian Area Purwokerto, M. Aries Aviani; serta pelaku UMKM unggulan Banyumas, Pujianto.

Dalam talkshow ini, masyarakat Jawa Tengah juga akan mendapatkan informasi mengenai kebijakan terkini pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM, seperti kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Jumlah UMKM di Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai 1,45 juta pelaku UMKM aktif, menjadikannya provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Namun, literasi keuangan di Jawa Tengah masih berada pada tingkat 49,7%, sehingga perlu adanya upaya peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM.

Peningkatan literasi keuangan ini penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inklusi keuangan. 

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Bank Indonesia No. 24/3/PBI/2022 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Dalam peraturan tersebut, bank-bank diwajibkan untuk meningkatkan porsi kredit yang diberikan kepada UMKM.

Namun, peraturan tersebut juga membutuhkan dukungan dalam hal kemudahan akses pembiayaan atau kredit bagi masyarakat, terutama UMKM. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala-kendala dalam pengajuan kredit/pembiayaan yang dialami oleh UMKM, seperti ketidakcukupan agunan, kesenjangan informasi antara lembaga keuangan dengan UMKM, keterbatasan informasi mengenai data UMKM. (MARDIANTO).

Komentar Via Facebook :