Soal Revitalisasi, Kerwappa Audiensi dengan DPRD Kabupaten Bandung, Ini Hasilnya

CYBER88 | Bandung -- Sejumlah pedagan pasar Rakyat Tradisional Banjaran yang tergabung dalam Kerwappa, hari ini Senin (29/5) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bandung untuk melakukan Audiensi dengan para wakil rakyat terkait persoalan Revitalisasi Pasar Banjaran.

Sebelumnya, pihak Kerwappa telah melayangkan surat pada pimpinan DPRD dan seluruh seluruh Praksi di DPRD Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Ketua Kerwappa H Eman tertanggal 23 Mei 2023. Dalam balasan Surat dari  Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh H.Sugianto, Kerwappa diterima Audiensi hari Senin 29 Mei 2023.

Sejumlah pedagang yang belum menerima Revitalisasi tersebut diterima jajaran komisi B DPRD Kabupaten Bandung untuk melakukan dialog/audensi dengan dihadiri beberapa OPD terkait, khususnya Disperdagin.

Dalam Audiensi tersebut mereka menyampaikan aspirasi terkait permintaan kepada pemerintah untuk  mengkaji ulang program revitalisasi pasar Banjaran, karena dipandang membebani.

DPRD Kabupaten Bandung melalui  para pimpinan 7 Fraksi yang ada mengambil keputusan bersama setelah menerima beberapa aduan dari pedagang pasar melalui Kerwapa.

Adapun Keputusan bersama  tersebut yaitu, 

1. Penundaan tahapan revitalisasi pasar sehat Banjaran sampai dengan adanya putusan PTUN.

2. Semua pihak menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Melalui juru bicaranya,  Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Bandung Toni Permana mengatakan penundaan revitalisasi pasar Banjaran ini sampai adanya putusan PTUN.

Selain itu, kata Toni, Fraksi NasDem tegas mengatakan untuk dikaji ulang menyangkut  proses dari awal sampai sekarang ini.

"Benarkah ada kajian dari Pemkab?, Benarkah ada proses lelang menyangkut penunjukan pihak ketiga sudah sesuai?, Benarkah sudah ada musyawarah dengan pedagang terkait harga kios dan lain-lain?," tegasnya.

Adanya miss komunikasi dan disinformasi antara pemerintah dengan pedagang, dimana menurut versi pemkab,  telah ada  kesepakatan antara pemerintah dengan pedagang, sedangkan dari versi pedagang, belum ada kesepakatan melainkan sosialisasi saja.

"Hendaknya perlu dikaji ulang untuk membuktikan kebenaran proses-proses tersebut. Salah satu bukti belum ada kesepakatan adalah adanya gugatan SK Bupati Bandung Terkait Revitalisasi Pasar Banjaran Ke PTUN," Tutup Toni.

Disatu sisi, Revitalisasi terus berjalan dan direncanakan sudah masuk ke tahap Relokasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan pedagang yang menerima dan menginginkan adanya Revitalisasi telah mengambil kunci tempat relokasi.

Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat dan seluruh ormas yang ada di Banjaran, untuk penataan Banjaran yang lebih baik menyatakan dukungan terhadap Revitalisasi Pasar Tradisional Banjaran Menjadi Pasar Sehat.

Soal adanya adanya pro kontra diantara para pedagang, Kepala Desa Banjaran Dadang Hemayana selaku pemangku di wilayah Desa Banjaran angkat bicara.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dadang berharap Revitalisasi tetap berjalan dan Pasar Sehat Banjaran Harus Jadi karena itu adalah keinginan Warga Banjaran. (Ar)