Sejumlah Wali Murid SMAN 1 Muara Batu Keluhkan Adanya Dugaan Pungli dalam Pengambilan Ijazah
CYBER88 | Aceh Utara, -- SMAN1 Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, diduga melakukan pungutan liar (Pungli). Hal tersebut tentu saja membuat resah bagi para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Kabar yang beredar terkait penggalangan dana partisipasi pendidikan melalui komite sekolah itu terus menjadi buah bibir publik disaat pemerintah gencar memberantas pungutan liar atau pungli, tak terkecuali di sektor pendidikan.
Menurut Salah satu seorang wali murid yang tidak mau disebutkan namanya di SMAN1 Muara Batu, ada biaya yang harus dibayar dengan dalih sumbangan akan tetapi sumbangan tersebut ditentukan nilainya dan mengikat.
Kata dia, setiap siswa diminta Rp.70 ribu jika ingin mengambil ijazah dengan rincian biaya sampul ijazah sebesar Rp.20 ribu, sisanya Rp.50 ribu sebagai biaya pembangunan
“Waktu tahun sebelumnya hanya Rp.50 ribu, beda halnya dengan tahun ini tidak akan mendapatkan ijazah jika tidak melunasi yang sudah ditetapkan," kata wali murid tersebut.
Zuraida, Kepala SMAN 1 Muara Batu saat dikonfirmasi via seluler, Sabtu (19/8) membantah rumor tersebut dan itu hanyalah kesalahan penyampai saja.
Ia pun menjelaskan bahwa permintaan sejumlah uang adalah berupa himbauan yang dibuat oleh Komite Sekolah atas keputusan sendiri dan juga ditanda tangan sendiri oleh komite, tanpa melibatkan kepala sekolah juga tanpa melalui musyawarah dengan wali murid.
"Karena saya sendiri juga tidak mau berurusan dengan hukum, pihak sekolah hanya memperlihatkan saja kertas himbaun yang dibuat komite kepada siswa atau wali murid yang hendak mengambil Ijazah anaknya. Di lembaran himbauan sendiri emang ada tertulis jumlah lima puluh ribu rupiah, "ujar Zuraida
Mamun, menurut Zuraida, jumlah tersebut bukan sebuah patokan, hanya seiklasnya bagi yang mau nyumbang, karena disekolah yang iya pimpin ada program shalat zuhur berjamaah.
"Jadi sejumlah dana sumbangan yang terkumpul direncanakan akan dibangun bak tampung air wuduk untuk para siswi, "ungkapnya.
Sementara, dalam keterntuan yang diatur seluruh sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi, Dalam melakukan tugas dan fungsinya telah didukung oleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah (sekolah negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid.
Semua ketentuannya telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar.
Diterangkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar. (Maker/tim)


Komentar Via Facebook :