Kasus Korupsi Pemanfaatan TKD, Lurah Candibinangun Berstatus Tersangka

Kasus Korupsi Pemanfaatan TKD, Lurah Candibinangun Berstatus Tersangka

CYBER88 I Yogyakarta –  Penyidik  Kejaksaan Tinggi Yogyakarta akhirnya menaikkan status SM yang sebelumnya menjadi saksi menjadi tersangka. Hal ini di sampaikan oleh Herwatan selaku Kasi Penerangan Hukum Kejati Yogyakarta saat konferensi pers di Kejati Yogyakarta, Rabu (7/2/2024).

Herwatan menjelaskan, bahwa Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY telah menaikkan status seorang saksi menjadi tersangka dalam perkara Mafia Tanah Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi DIY atas nama tersangka “SM” selaku Kepala Desa Candibinangun.

"Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mendapatkan minimal 2 alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Selanjutnya terhadap tersangka, dilakukan pemeriksaan kesehatan dan oleh Dokter dinyatakan sehat. Selanjutnya terhadap tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY dilakukan Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta (Lapas Wirogunan) selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 7 Februari sampai tanggal 26 Februari 2024," jelasnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Desa Candibinangun mendapatkan izin dari Gubernur DIY untuk menyewakan TKD  Candibinangun yang  terletak di Padukuhan Bulus II Kembangan dan Samberembe seluas 20.225 m² kepada PT. Jogja Eco Wisata yang akan dimanfaatkan untuk Tempat Wisata dan Taman Rekreasi Water Park.

Sesuai dengan izin Gubernur, ditentukan masa sewa berlaku selama 20 tahun dan perjanjian sewa dilakukan peninjauan ulang (review) setiap 3 tahun sekali serta pendapatan dari sewa menyewa ini harus dikelola melalui APBDes.

Dengan berlakunya Pergub No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Pasal 21 ayat 3) menyatakan, “Besaran sewa berdasarkan hasil penilaian dari penilai publik”. Namun ternyata tersangka tidak melakukan review perjanjian sewa yang seharusnya dilakukan pada tahun 2018, terutama mengenai besaran uang sewa yang harus didasarkan penilaian dari jasa penilai (appraisal) dan tersangka hanya menentukan kenaikan harga sewa secara lisan tanpa dasar yang jelas, tentunya nilainya jauh lebih rendah dari yang seharusnya.

"Bahwa uang sewa yang dibayarkan oleh PT. JEW kepada Desa Candibinangun oleh tersangka tidak dimasukkan dalam APBDes terlebih dahulu, namun langsung memerintahkan untuk dibagikan kepada para perangkat desa dan mantan perangkat desa secara asal-asalan, tidak sesuai dengan Peraturan Desa, sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan uang yang masuk ke kas Desa sangat kecil," paparnya.

Berdasarkan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Pemerintah Daerah DIY menyatakan Perbuatan tersangka SM telah merugikan keuangan negara cq Desa Candibinangun sebesar Rp 9.199.267.890 yang terdiri dari :
Kerugian dari kekurangan penerimaan kas desa atas pembayaran yang telah dilakukan oleh PT JEW sebesar Rp 704.667.890;
Penyidik telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp 297.900.000 (berasal dari perangkat desa);
Kerugian dari harga sewa TKD oleh PT JEW yang terlalu rendah sebesar Rp 8.458.600.000.

Adapun pasal yang disangkakan
Primair :
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Komentar Via Facebook :