Selamatkan Paket Kritis, BPJN Sulteng Terkesan Restui Penggunaan Aspal Yang Diduga Tidak Sesuai Spek

CYBER88 |Sulawesi Tengah - Patut diduga terjadi persekongkolan jahat pada pelaksanaan proyek Preservasi Ruas Tinombo-Molosipat, paket dengan nilai kontrak sebesar Rp.48.576.273.900,00. melekat pada Kementerian PUPR, Dirjen Bina Marga, Balai pelaksanaan jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah.[11/9/2024].

Adanya informasi dari Penyedia Jasa [PJ] PT.Bagaskara Pratala Manunggal, melalui Erik, sebagai General Superintendent [GS] yang mengatakan, pengaspalan [overlay] merupakan bobot pekerjaan fisik terbesar, ada sekitar 60 persen lebih, dengan volume sekitar 11.000 Ton.

“Iya benar, kita ambil dari Asphalt Mixing Plant [AMP] yang berada di Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan, dengan waktu tempuh dari AMP sampai di lokasi pengaspalan [Desa Palasa] sekitar 11-12 jam” ungkap Erik pada saat di temui di kantornya pada 30/8/2024.

Terkait pekerjaan beton [Box Culvert} yang belum dikerjakan. Erik berdalih, mestinya pekerjaan beton di dahulukan, namun di karnakan belum adanya dana untuk pengadaan pembesian, makanya kita dahulukan pekerjaan yang telah siap.

Adanya informasi tersebut, [sekitar 11-12 jam aspalnya baru tiba di lokasi pekerjaan]. Wartawan media ini [Cyber88] bersama rekannya Yasir [Aktivis pemerhati konstruksi] melakukan investigasi kelokasi pengaspalan yang berada di Desa Palasa Kecamatan Palasa.

Setibanya di lokasi pengaspalan [Desa Palasa] pada tanggal 31/8/2024 sekitar pukul 18.30 wita. Yasir, menanyakan alat pengukur suhu aspal [termometer] kepada Pelaksana Proyek [Kontraktor] dan Konsultan. Ironisnya, kedua oknum tersebut tidak memiliki alat termometer tersebut. Sementara pengawas lapangan dari PPK 2.1, tidak pernah terlihat di lokasi proyek.

Salah seorang oknum konsultan berkata “Tunggu Pak, kami mau pinjam dulu, alatnya kepala peralatannya TMJ”. Ungkap Yasir, menirukan perkataan salah seorang oknum konsultan tersebut.

Tidak adanya alat [termometer] yang di miliki Pelaksana dan Konsultan, hal itu menguatkan dugaan adanya persikongkolan dalam meloloskan penggunaan aspal yang diduga tidak sesuai  spek tersebut.

Lanjut kata Yasir, kendatipun alat [termometer] milik kepala peralatan tersebut, diduga telah rusak [kaca tampak depan telah pecah]. “Di saat normal, jarum tempratur tidak bisa turun di angka nol [0] ketika di lakukan pengukuran suhu aspal yang telah berada di atas Finisher, hasil bongkaran mobil yang antri sekitar 14 jam, suhunya sama seperti pada saat selesai produksi 155 derajat”. Sebut Yasir.

Dari beberapa unit mobil yang di lakukan pengukuran suhu aspalnya, diduga suhu yang paling terendah berada di angka 50-75 derajat. Hal tersebut terbukti, pada saat penghamparan, terdapat aspal yang telah mengeras, tampak pekerja mengeluarkan dengan menggunakan skop.

Dugaan persikongkolan dalam meloloskan aspal yang diduga tidak sesuai spek tersebut, semakin jelas, Pelaksana [Kontraktor] dan Konsultan terlihat “kocar kacir” [di lokasi proyek] ketika di tanyakan [Tiket] hasil pengujian suhu pada saat mobil masih berada di AMP. Termasuk PPK 2.1 [Heriyanto} dan Erik sebagai GS, yang di hubungi sejak tanggal 5/9/2024 sampai berita ini di tayangkan, terkesan takut membuka informasi/data tersebut.

“Dengan bukti hasil pengukuran suhu aspal pada saat masih berada di AMP itu, akan ketahuan, tersisa berapa derajat suhu aspalnya setelah melalui perjalanan 11-12 jam, makanya tidak satu pun yang berani membuka data tersebut”. Beber Yasir.

Sungguh miris dan patut di pertanyakan sikap BPJN Sulteng [PPK 2.1. Ka.Satker, Ka.Balai] dan Konsultan] yang terkesan “ngotot” menggunakan aspal yang diduga tidak sesuai spek. “Sekitar 12 jam setelah di produksi di AMP, baru tiba di lokasi proyek. Hanya oknum-oknum yang diduga punya kepentingan pribadi yang mengatakan suhu aspal tersebut masih layak di gunakan”.Ungkap Yasir.

Masih kata Yasir, kami berharap pihak BPJN Sulteng, agar lebih profesional dalam mengambil kebijakan/keputusan, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan aspal yang diduga tidak sesuai spek tersebut.

“Kami siap, tantang mereka [PJ, Konsultan dan BPJN Sulteng] untuk membuktikan aspal tersebut diduga tidak sesuai spek”. Geram Yasir, dengan penuh semangat menanti tantangan tersebut.

Salah satu praktisi hukum di Sulteng, Abd Razak.SH, ikut menyoroti pekerjaan proyek tersebut, yang diduga syarat dengan kepentingan pribadi, menururt. Dengan melihat fakta-fakta hasil temuan di lapangan, termasuk hasil pemberitaan media ini [Cyber88] sebelumnya.

Terendus aroma tidak sedap di proses pekerjaan paket tersebut, kuat dugaan adanya kepentingan pribadi dari oknum-oknum tertentu. “Jika benar/terbukti material aspal yang di gunakan pada proyek tersebut, namun terkesan terjadi pembiaran. Hal itu merupakan perbuatan melawan hukum”. Ungkap Abd Razak SH.

Bila kita melihat pemberitaan media ini [cyber88] sebelumnya, “bobot pekerjaan fisik di akhir agustus masih di angka 10,56 persen. Patut di pertanyakan. “Kemana, PPK, Konsultan dan Kontraktornya, dalam waktu 5 bulan, sementara sudah tiga kali penarikan dana [uang muka 20 persen dan termin 2 kali”. Tanya Abd Razak.SH.

Memang tugas dari Balai itu salah satunya melakukan pembinaan pada Kontraktor, pertanyaanya,mengapa dua atau tiga bulan setelah kontrak tidak di lakukan pembinaan, nanti pada saat paket sudah kritis baru di lakukan pembinaan.

Kami menduga, jika paket tersebut sampai terjadi pemutusan kontrak, APH dan BPK akan mencari. “Kemana larinya keuangan negara yang telah di bayarkan pada PJ, dan BPK akan mencari dari mana sumber-sumber bobot pekerjaan fisik yang di ajukan oleh PJ untuk permohnan pencairan dana”.Tutup Abd Razak.SH, saat di temui di salah satu Warkop di kota Palu.

BPJN Sulteng [Ka.Satker Wilayah 2 [Yudha Sandyutama] dan Ka.Balai [Dadi Muradi] terkesan sepakat untuk memilih bungkam. Sementara PPK 2.1 [Heriyanto] menjawab pesan konfirmasi, dengan mengatakan, maaf Pak, bisa di buatkan surat resmi konfirmasinya, menggunakan Kop surat dan di tandatangani, nanti akan kami konfirmasi balik.

Hal yang sama dengan pihak kontraktor PT. Bagaskara Pratala Manunggal, pesan konfirmasi yang di kirim melalui Erik, sebagai General Superintendent [GS] juga tidak memberikan tanggapan.