LKK Klaten Desak Tambahan Anggaran: “Kelurahan Jangan Jadi Anak Tiri Pembangunan!”

CYBER88 | KLATEN — Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) se-Kabupaten Klaten mendesak adanya penambahan alokasi anggaran bagi kelurahan. Mereka menilai kesenjangan anggaran antara kelurahan dan desa sudah terlalu lebar dan berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan di tingkat bawah.

Aspirasi keras itu disuarakan dalam Forum Penguatan Kapasitas LKK yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Klaten, Kamis (16/10/2025).

Kesenjangan Nyata di Lapangan

Forum yang dihadiri para lurah, camat, dan perwakilan lembaga masyarakat kelurahan (RT, RW, dan LPM) ini menjadi wadah curahan hati para perangkat kelurahan. Mereka menilai, meski memiliki beban kerja dan tanggung jawab pelayanan publik yang serupa dengan pemerintah desa, namun alokasi anggaran yang diterima kelurahan jauh lebih kecil.

“Bagaimana bisa pelayanan di kelurahan optimal kalau dukungan anggarannya timpang jauh dari desa? Ini jelas tidak adil,” keluh salah satu perwakilan LKK dalam forum tersebut.

DPRD: Kelurahan Punya Hak yang Sama

Forum tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Klaten, Joko Siswanto, dan Anggota Komisi I, Diah Eva Subadra. Keduanya sepakat bahwa ketimpangan antara desa dan kelurahan tidak boleh dibiarkan.

Diah Eva Subadra menegaskan pentingnya kejujuran para lurah dalam menyampaikan kondisi riil di lapangan.

“Masyarakat desa dan kelurahan sama-sama rakyat Klaten. Tapi kebijakan anggaran justru membuat kelurahan seolah menjadi anak tiri. Ini harus dikoreksi,” tegasnya.

Sementara itu, Joko Siswanto menambahkan bahwa forum ini menjadi langkah awal mendengarkan langsung suara dari bawah. Ia memastikan seluruh aspirasi akan diteruskan ke pihak terkait sesuai bidangnya.

“Komisi I akan menampung semua usulan. Untuk pembangunan, kami teruskan ke Komisi III. Untuk urusan kesejahteraan seperti BPJS, akan dibahas dengan Komisi IV,” ujarnya.

Minta Keadilan, Bukan Sekadar Tambahan

Tuntutan penambahan anggaran bukan semata soal nominal, tetapi soal keadilan. Para peserta forum menilai disparitas anggaran yang terjadi selama ini telah menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan dan pembangunan wilayah.

Mereka berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada kelurahan, sehingga pembangunan dan pelayanan publik berjalan seimbang antara wilayah desa dan kota.

Harapan: Jembatan Aspirasi Rakyat

Melalui forum ini, DPRD Klaten berjanji menjadikan aspirasi LKK sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan. Forum ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah kelurahan dan pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Klaten. (Agus STP)