Pemprov Banten Evaluasi Program Sarjana Penggerak Desa dalam Pertemuan Media di Baduy Outbond

CYBER88 | SERANG — Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) bersama Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Banten menggelar forum diskusi dan temu media di kawasan Wisata Halal Baduy Outbond, Baros, Kabupaten Serang, Kamis (11/12/2025). Agenda tersebut difokuskan untuk meninjau perkembangan Program Sarjana Penggerak Desa, salah satu program prioritas Gubernur Banten.

Pertemuan ini menjadi ajang penyampaian capaian sementara sekaligus refleksi atas implementasi program yang selaras dengan Asta Cita Presiden dalam memperkuat pembangunan dari desa. Melalui konsep “satu desa satu sarjana”, pemerintah daerah berupaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong penguatan ekonomi lokal.

Plt. Kabag Materi dan Komunikasi Pimpinan Adpim, Vicky Febian, menjelaskan bahwa inisiatif ini ditujukan bagi warga desa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, pemilihan peserta dilakukan langsung di desa agar menumbuhkan rasa keterlibatan komunitas.

“Gubernur ingin memastikan anak-anak desa memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan sarjana. Ini bagian dari ikhtiar pemerataan pendidikan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat desa,” ujarnya. Vicky menambahkan bahwa program telah berjalan di 300 desa, dengan mahasiswa diarahkan untuk kuliah di kampus terdekat serta tetap terlibat dalam kegiatan pemberdayaan desa. Setiap peserta menerima bantuan biaya hidup Rp1 juta per bulan dan diharapkan kembali membangun desa asal setelah lulus.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa, Herman, memaparkan bahwa dari total 1.552 desa dan kelurahan di Provinsi Banten, sebanyak 1.238 desa dinilai memenuhi syarat untuk mengikuti program ini. Pemprov menyalurkan bantuan keuangan Rp100 juta per desa, termasuk alokasi Rp20 juta khusus untuk mendukung mahasiswa program Sarjana Penggerak Desa.

“Target kami adalah melahirkan 1.238 sarjana dari desa, menjadi yang pertama di Indonesia. Kalau memungkinkan, nanti akan ada wisuda bersama Gubernur,” kata Herman. Ia juga menekankan bahwa para lulusan diharapkan turut mendorong pembangunan sektor prioritas seperti pertanian, perikanan, ketahanan pangan, hingga kehutanan.

Dari perspektif eksternal, perwakilan PJS Banten, Saeroji, mengingatkan pentingnya peran media sebagai pengawal informasi pembangunan desa. Menurutnya, media harus memperkuat fungsi edukasi, kontrol sosial, serta menyajikan kritik berbasis fakta agar pembangunan berjalan transparan dan terukur.

Tahap selanjutnya, Pemprov Banten menargetkan 200 desa tambahan untuk bergabung dalam program. Proses seleksi akan melibatkan tim khusus agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang memenuhi kriteria.

Dengan keberlanjutan program tersebut, pemerintah berharap desa mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mendukung arah pembangunan nasional. “Kami ingin peserta tidak hanya meningkatkan kapasitas dirinya, tetapi juga menjadi motor perubahan di desa. Desa adalah pondasi utama pembangunan negeri ini,” tutup Herman.