KNPI Cilegon Kritik Kinerja Disnaker, 15 Ribu Pengangguran di HUT ke-27 Jadi Alarm Kegagalan Kebijakan

Yoga

CYBER88 | Cilegon — Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Cilegon justru diwarnai catatan serius. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Cilegon secara terbuka mengkritik kinerja pemerintah daerah, khususnya sektor ketenagakerjaan, yang dinilai belum mampu menjawab persoalan pengangguran—terutama di kalangan pemuda.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 mencapai 7,41%, meningkat dari 6,08% pada 2024. Secara kuantitatif, jumlah pengangguran diperkirakan mencapai sekitar 15.000 orang, dengan lulusan SMK sebagai penyumbang terbesar. Angka ini menempatkan Cilegon sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengangguran tinggi di kawasan industri Provinsi Banten.

Perwakilan DPD KNPI Kota Cilegon, Yoga, menyampaikan: “Kami mengucapkan selamat HUT ke-27 Kota Cilegon. Namun kita tidak bisa menutup mata—angka 7,41 persen dan sekitar 15 ribu pengangguran adalah bukti nyata bahwa kebijakan ketenagakerjaan saat ini belum efektif. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi kegagalan kebijakan.”

DPD KNPI Kota Cilegon menilai Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon belum optimal menjalankan fungsi strategisnya, terutama dalam menjembatani kebutuhan industri dengan kesiapan tenaga kerja lokal.

“Program pelatihan kerja selama ini terkesan formalitas dan tidak berbasis kebutuhan riil industri. Akibatnya, lulusan pelatihan tidak terserap. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan serta minimnya evaluasi berbasis data.”
Selain itu, KNPI juga menyoroti lemahnya regulasi daerah yang belum berpihak secara nyata kepada tenaga kerja lokal.

“Cilegon adalah kota industri, tetapi belum memiliki instrumen kebijakan yang cukup kuat untuk memastikan tenaga kerja lokal menjadi prioritas. Tanpa regulasi yang tegas, masyarakat lokal akan terus kalah bersaing di daerahnya sendiri.”

Kondisi ini, menurut KNPI, diperparah oleh belum optimalnya implementasi hilirisasi industri di tingkat daerah. Industri besar dinilai belum terintegrasi dengan ekonomi lokal secara sistematis.

“Hilirisasi industri masih sebatas narasi. Belum ada desain besar yang memastikan keterlibatan UMKM lokal, koperasi pemuda, maupun wirausaha muda dalam rantai pasok industri. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan ekonomi daerah.”

Sebagai langkah konkret, DPD KNPI Kota Cilegon mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh:

Melakukan audit total terhadap program Disnaker, termasuk efektivitas pelatihan kerja

Menyusun regulasi afirmatif tenaga kerja lokal yang mengikat sektor industri

Mewajibkan skema link and match antara industri, dunia pendidikan, dan pelatihan

Mendorong hilirisasi industri berbasis ekonomi lokal
 

DPD KNPI Kota Cilegon juga menegaskan bahwa persoalan ini membutuhkan keberanian politik dari kepala daerah dan DPRD.

“Ini bukan lagi soal program, tetapi soal keberpihakan. Tanpa keberanian politik, pengangguran akan terus menjadi masalah berulang setiap tahun.”
 

Penutup

DPD KNPI Kota Cilegon menegaskan bahwa HUT ke-27 harus menjadi momentum evaluasi dan koreksi arah kebijakan, bukan sekadar seremoni.

“Cilegon tidak boleh hanya besar sebagai kota industri, tetapi lemah dalam kesejahteraan masyarakatnya. Jika pemuda masih menganggur, maka ada yang keliru dalam arah pembangunan kita.”