Sengketa Lahan Antara Warga dan PT LIP/BSMI Memasuki Fase Krusial

CYBER88 | Mesuji, -- Sengketa lahan antara masyarakat dan PT LIP/BSMI memasuki fase krusial setelah digelar mediasi resmi yang dipimpin langsung oleh Bupati Mesuji, Hj. Elfianah, S.E., dengan kehadiran lengkap unsur pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga strategis negara.

Kehadiran lintas institusi ini menegaskan bahwa konflik tersebut telah berkembang menjadi isu serius yang menyangkut keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta stabilitas daerah dan iklim investasi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh unsur Polri, TNI, DPRD, Kejaksaan, BIN, ATR/BPN, Sekretariat Daerah, serta OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Kehadiran ini mempertegas bahwa negara mengambil peran aktif dalam memantau dan mengawal penyelesaian konflik.

Dalam sambutannya, Bupati Mesuji menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga pembangunan daerah, menjamin kepastian hukum dan keadilan, serta memastikan seluruh pihak diperlakukan secara adil sesuai peraturan yang berlaku.

Ia juga menekankan bahwa setiap klaim harus disampaikan secara proporsional, berbasis data dan fakta, serta tidak boleh mengada-ada.

«“Forum ini adalah ruang untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima semua pihak.”»

TUNTUTAN TEGAS MASYARAKAT: UANG, TANAH, DAN PENGAKUAN SEJARAH

Dalam forum yang berlangsung tegang, perwakilan masyarakat yang diwakili oleh Nurzaman bersama Ali dan Abu Bakar CS secara tegas menyampaikan tuntutan utama yang menjadi akar konflik, yaitu:

Pelunasan sisa 75% dana kerahiman dari total komitmen sebesar Rp1,6 miliar
Pengakuan atau penyelesaian atas penguasaan lahan seluas 120 hektar

Klarifikasi status tanah adat/ulayat yang diklaim telah ada dan dikelola turun-temurun sejak zaman kolonial

Masyarakat menyatakan telah menerima pembayaran awal sebesar 25%, yang dibuktikan dengan kuitansi resmi dan surat perjanjian bermaterai.

Atas dasar itu, mereka menegaskan: “Sisa pembayaran yang belum dipenuhi bukan sekadar janji, melainkan utang yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.”

Lebih jauh, masyarakat juga mengajukan pertanyaan krusial:

“Apakah status HGU dapat menghapus hak ulayat yang telah ada jauh sebelum negara ini merdeka?”

PERUSAHAAN BERSIKUKUH: “BUKAN GANTI RUGI”

Menanggapi tuntutan tersebut, pihak perusahaan menyatakan bahwa dana kerahiman bukan merupakan ganti rugi maupun pengakuan kepemilikan lahan, melainkan hanya kebijakan internal perusahaan demi menjaga stabilitas.

Pernyataan ini memicu perdebatan tajam dalam forum karena bertolak belakang dengan pemahaman masyarakat.

SOSOK KUNCI HILANG: GANTADA JADI TITIK KRITIS.

Kondisi ini menempatkan posisi Gantada sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam proses awal, namun bukan sebagai sumber hambatan.

Berdasarkan keterangan dari pihak masyarakat, Gantada saat dihubungi menyatakan kesiapannya untuk hadir pada saat pertemuan dilaksanakan oleh pemerintah, dengan catatan bahwa kehadirannya dilakukan atas permintaan resmi dari pihak perusahaan. Hal ini mengingat pada proses awal, Gantada bertindak bukan atas inisiatif pribadi, melainkan atas permintaan dan keterlibatan pihak perusahaan.

Selain itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Mesuji, pada saat acara silaturahmi yang berlangsung di kediamannya, juga telah memberikan masukan kepada pihak perusahaan agar menghadirkan Gantada dalam forum tersebut, guna memperjelas alur komunikasi dan tanggung jawab para pihak.

Apabila dalam perkembangannya Gantada tidak dapat dihubungi secara langsung, maka masyarakat menegaskan agar pihak perusahaan mengambil langkah aktif dengan menghubungi melalui kuasa hukum atau pengacara yang bersangkutan, sehingga proses klarifikasi tetap dapat berjalan dan tidak terhambat.

Dengan demikian, kehadiran Gantada diharapkan menjadi bagian penting untuk mengurai fakta, memperjelas peran masing-masing pihak, serta mempercepat tercapainya penyelesaian yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahkan unsur Forkopimda juga minta pihak perusahaan ataupun masyarakat untuk menghubungi Gantada, supaya masalah ini clear

Kondisi ini menjadikan posisi Gantada sebagai: Kunci penyelesaian… sekaligus hambatan utama yang memperkeruh situasi.

APRESIASI & SIKAP DEWASA MASYARAKAT

Masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran negara yang dinilai sebagai bukti nyata kepedulian terhadap rakyat.

Kesediaan masyarakat untuk:

Menahan diri, Tidak melakukan panen, Mengikuti proses mediasi merupakan bentuk penghormatan terhadap negara dan kepercayaan terhadap hukum, sekaligus bentuk dukungan terhadap keberlangsungan investasi di Kabupaten Mesuji.

Namun mereka menegaskan: “Sikap ini adalah itikad baik, bukan kelemahan.”

USULAN SOLUTIF: IZIN PANEN DI BAWAH NEGARA

Sebagai bentuk kepedulian dan solusi, masyarakat pada prinsipnya menyatakan dapat menyetujui apabila negara memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan panen, dengan syarat:

Dilakukan secara resmi dan transparan dibawah pengawasan negara, Tidak menghapus hak masyarakat, Menjadi bagian dari penyelesaian sengketa, Diperhitungkan secara adil

DEADLOCK & KESEPAKATAN KRUSIAL.

Perusahaan sempat meminta waktu 2 bulan, namun ditolak masyarakat yang menilai konflik telah terlalu lama.

Akhirnya disepakati:

Perusahaan diberi waktu maksimal 1 bulan untuk solusi konkret
Tidak ada aktivitas apapun di lahan sengketa
Semua pihak wajib menjaga kondusivitas
SEMI ULTIMATUM: NEGARA DIUJI

Masyarakat menegaskan bahwa kesabaran mereka ada batasnya. Jika tidak ada penyelesaian nyata:

Masyarakat siap menempuh jalur hukum
Akan mendorong negara bertindak tegas
Dan menyatakan: “Persoalan ini akan kami kembalikan sepenuhnya kepada negara.”
KESIMPULAN: 1 BULAN PENENTU SEGALANYA

Dengan waktu yang terus berjalan:

Kesabaran masyarakat di batas akhir
Negara dalam sorotan
Potensi konflik tetap terbuka
Publik kini menunggu: “Apakah negara akan menghadirkan keadilan… atau konflik ini akan kembali meledak lebih besar?”.