KKI Warsi Desak Pemerintah Awasi Lahan Pascakarhutla di Jambi

CYBER88 | JAMBI - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mendesak pemerintah agar mewaspadai persoalan tata kelola lahan pascakebakaran hutan dan lahan di Jambi. Langkah pengawasan ketat ini krusial untuk mencegah terjadinya alih fungsi kawasan secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu.

​Manager Komunikasi KKI Warsi, Rudi Syaf, menegaskan bahwa area bekas terbakar harus dipantau intensif setelah api berhasil dipadamkan. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan tidak ada aktivitas pembukaan lahan baru, penanaman, atau penguasaan sepihak di lokasi bencana.

"​Situasi ini perlu diwaspadai karena kebakaran sering kali sengaja dijadikan modus untuk mengubah fungsi dan kepemilikan kawasan hutan. Jika dibiarkan, fenomena ini tidak hanya berujung pada karhutla semata, melainkan memicu konflik tenurial yang berkepanjangan," ungkapnya.

Berdasarkan analisis citra Sentinel-2 oleh Divisi GIS KKI Warsi per 11 September 2026, luas karhutla di Jambi telah mencapai sekitar 12,6 ribu hektare. Angka tersebut menunjukkan penambahan seluas 2 ribu hektare dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat sekitar 10 ribu hektare.

​Kendati luasan lahan terbakar masih terus bertambah, laju penyebaran api dilaporkan mulai melambat dibandingkan dua pekan sebelumnya. "Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya penanganan terpadu di lapangan telah mulai memperlihatkan hasil positif," katanya.

​Sebagian besar area yang terbakar, yakni sekitar 5,8 ribu hektare, tercatat berada di kawasan Hutan Produksi. Selain itu, kebakaran juga melanda Hutan Produksi Terbatas seluas 2,9 ribu hektare serta Areal Penggunaan Lain seluas 2,5 ribu hektare.

​Secara administratif, wilayah terluas yang terdampak karhutla meliputi Kabupaten Sarolangun seluas 3,6 ribu hektare dan Batang Hari 3,3 ribu hektare. "Analisis lanjutan juga menemukan adanya perizinan dari 25 perkebunan kelapa sawit dan 14 PBPH yang bersinggungan langsung dengan lokasi terbakar," tandasnya. (SW)