DPO Sejak Agustus, Korban Penipuan Umrah Jambi Desak Polda Segera Bekuk Direktur Travel NRH

Korban mendesak agar Direktur travel NRH segera diringkus. Cyber88-SW

CYBER88 | Jambi - ​Ratusan korban penipuan perjalanan umrah di Jambi memberikan dukungan penuh kepada tim Resmob Polda Jambi untuk mempercepat perburuan terhadap Direktur travel NRH, Riskon Hasana, yang telah berstatus sebagai DPO sejak Agustus lalu.

​Ketua Tim Crisis Center, Iwen Triatmoko, menyebutkan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan khusus yang turut dihadiri langsung oleh pihak kepolisian. Dalam forum tersebut, aparat memaparkan secara transparan alur pelaporan yang masuk ke Mapolda Jambi sejak April 2026 hingga penetapan tersangka.

​Para korban mendesak agar Direktur travel NRH segera diringkus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan banyak orang. Penangkapan Riskon Hasana dinilai sebagai kunci utama untuk membongkar kasus ini sekaligus membuka peluang pengembalian dana jamaah.

​Total kerugian finansial akibat penipuan ini ditaksir mencapai angka fantastis hingga Rp 12 miliar. Seluruh dana tersebut merupakan setoran dari 256 orang jamaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci akibat ulah biro perjalanan nakal tersebut.

​Sebagai wadah perjuangan bersama, Crisis Center dibentuk secara khusus oleh para korban guna mengawal penuntasan kasus hukum ini. Sejak awal pendiriannya, ratusan jamaah mempercayakan penuh proses advokasi dan pelaporan hukum kepada pengacara Ade Fitra Setiyadi SH.

​Seluruh korban menanti kinerja dan gerak cepat dari tim Resmob Polda Jambi yang tengah memburu keberadaan tersangka. Mereka berharap aparat penegak hukum terus melacak pelarian pelaku hingga tertangkap.

Masa depan ratusan jamaah kini sepenuhnya berada di tangan aparat kepolisian yang memegang kendali penuh atas penangkapan. Kepastian hukum dan keadilan finansial menjadi harga mati yang harus segera dibayarkan kepada para korban.

​Kasus ini menjadi sorotan tajam publik terkait lemahnya pengawasan pemerintah dan instansi terkait terhadap legalitas operasional biro perjalanan umrah di daerah.(SW)