DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Pembahasan Rampung Sebulan Lebih Cepat
Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
JAKARTA, Tabloid Diksi – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut dilakukan lebih cepat dari target yang sebelumnya dijadwalkan pada 15 Desember 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap regulasi baru itu dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam upaya penegakan hukum dan penanganan tindak pidana.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan mengatakan, sejumlah hal yang menjadi kekhawatiran dalam pembahasan telah diantisipasi. Ia juga menegaskan, pengesahan aturan tersebut bukan karena tekanan ataupun dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan karena proses pembahasannya telah berlangsung lama dan dinilai mendesak untuk diselesaikan.
“Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” ujarnya.
Menurut Puan, DPR berhasil menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut hampir sebulan lebih awal dari target yang telah ditetapkan. Ia menyebut proses legislasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai masukan agar menghasilkan aturan yang dapat diterapkan secara baik.
Dalam proses penyusunannya, DPR melibatkan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, hingga berbagai kelompok masyarakat. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya melaporkan, pihaknya telah menggelar 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bagian dari penerapan prinsip partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.
Selain itu, Komisi III juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi untuk membahas substansi RUU Perampasan Aset. Sosialisasi turut dilakukan anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing guna menyerap masukan masyarakat.
Puan menegaskan, pembahasan undang-undang tersebut berlangsung secara hati-hati dan terbuka. Menurutnya, akses publik terhadap proses legislasi menjadi penting agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembahasan sekaligus memahami substansi aturan yang disahkan.
Ia berharap UU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen hukum yang bermanfaat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.


Komentar Via Facebook :