Golkar Klaten Desak DPMPTSP Percepat Izin KDMP agar Segera Beroperasi

CYBER88 | KLATEN – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Klaten mendorong percepatan legalitas operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) segera menuntaskan perizinan yang masih menjadi kendala di tingkat desa.

Desakan tersebut difokuskan pada tiga aspek perizinan utama, yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin pergudangan, serta perizinan apotek yang menjadi bagian dari pengembangan unit usaha KDMP.

Sekretaris Fraksi Golkar Klaten, Pandu Sujadmoko, menegaskan percepatan perizinan sangat diperlukan untuk memastikan seluruh KDMP beroperasi secara tertib dan memiliki dasar hukum yang jelas.

“Dalam rangka penertiban perizinan operasional KDMP, Fraksi Golkar mendorong DPMPTSP mempercepat perizinan PBG, izin pergudangan dan apotek,” ujarnya.

Menurut Pandu, KDMP merupakan program strategis nasional yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa. Namun, kesiapan kelembagaan dan kepengurusan belum sepenuhnya diikuti kelengkapan izin operasional.

Akibatnya, sejumlah koperasi belum dapat menjalankan kegiatan usaha secara optimal meskipun secara organisasi telah siap. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani agar program pemberdayaan ekonomi desa tidak terhambat persoalan administrasi.

Pandu juga meminta DPMPTSP lebih proaktif dalam memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dan pengurus koperasi, terutama dalam menyelesaikan persyaratan perizinan yang belum terpenuhi.

“Sayang kalau koperasinya sudah siap dan pengurusnya sudah ada, tetapi izin PBG dan gudangnya belum keluar. Apalagi apotek berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat desa. Kami meminta DPMPTSP jemput bola dan mendampingi desa,” tegasnya.

Fraksi Golkar turut menekankan pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya DPMPTSP dengan Dinas Kesehatan untuk perizinan apotek serta Dinas PUPR terkait PBG.

Melalui langkah percepatan dan pendampingan tersebut, Fraksi Golkar berharap seluruh KDMP di Kabupaten Klaten segera beroperasi secara legal, tertib administrasi, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi penggerak ekonomi desa.