Soroti Dana Karhutla Rp30 Miliar, Fraksi PKS DPRD Jambi Desak Pemprov Pastikan Tepat Sasaran

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi, Mustaharuddin, ME. Ist

CYBER88 | Jambi - ​Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi, Mustaharuddin, ME, menegaskan bahwa bantuan pemerintah pusat sebesar Rp30 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata. Dana tersebut dituntut agar memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas di tengah ancaman karhutla.

​Mustaharuddin meminta Pemerintah Provinsi Jambi untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, efektif, dan berdaya guna. Fokus penggunaan dana tidak sekadar habis terserap dalam administrasi anggaran semata tanpa ada dampak signifikan di lapangan.

​"Masyarakat tentu ingin mengetahui hasil konkret dari alokasi dana sebesar Rp30 miliar tersebut. Ukuran keberhasilan yang ditekankan bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, melainkan sejauh mana persoalan karhutla dapat dicegah dan ditangani dengan tuntas," jelas Mustaharuddin, dilansir beritajambi.co, Rabu (7/10).

​Berdasarkan alokasi yang ada, dana tersebut didistribusikan kepada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama, yakni BPBD Provinsi Jambi sekitar Rp18 miliar lebih, RSUD Raden Mattaher Rp6,5 miliar, Dinas Kesehatan sekitar Rp2,8 miliar lebih, serta Dinas Kehutanan senilai Rp1,8 miliar. Pembagian ini dinilai harus diiringi dengan target kerja dan program yang terukur.

​Mustaharuddin merinci peran krusial masing-masing OPD penerima anggaran. BPBD diminta semakin kuat dari sisi personel dan peralatan, sektor kesehatan harus siaga melindungi warga terdampak asap, sementara Dinas Kehutanan wajib memperkuat pencegahan di kawasan rawan dan lahan gambut.

​Ia juga menekankan pentingnya paradigma pencegahan sejak dini, mengingat masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran pemerintah saat kebakaran sudah membesar. Penguatan sarana seperti sumber air di gambut, alat pemadaman, patroli rutin, deteksi dini, dan pelibatan Masyarakat Peduli Api (MPA) harus mendapat perhatian serius.

​Dampak karhutla yang luas mulai dari kualitas udara, kesehatan, aktivitas sekolah, mobilitas, hingga perekonomian membuat penanganan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Fraksi PKS mendorong agar penggunaan dana tersebut dipantau secara terbuka dan dievaluasi berdasarkan dampak nyata di tengah masyarakat.

​Mustaharuddin mengingatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Persoalan ini ditegaskan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu OPD saja, melainkan menjadi kerja bersama yang akan terus dikawal oleh Fraksi PKS.

​Bagi Fraksi PKS, dana Rp30 miliar tersebut bukan sekadar angka di atas kertas dalam dokumen APBD. Amanah besar itu harus dikonversi sepenuhnya menjadi perlindungan, pencegahan, kesiapsiagaan, dan solusi nyata bagi masyarakat Jambi dengan prinsip utama bahwa anggaran harus bekerja untuk rakyat.(SW)