DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Puan Maharani Apresiasi Partisipasi Masyarakat
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang menyetujui pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
CYBER88 | Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun tersebut dipimpin langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebelum pengambilan keputusan, forum paripurna terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, terkait hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan regulasi tersebut telah berlangsung sejak Agustus 2025. Menurutnya, kehadiran UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana sekaligus memulihkan kerugian negara maupun korban.
“Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, dan sudah satu tahun lebih, undang-undang ini berproses di Komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025,” ujar Habiburokhman.
Ia menerangkan, terdapat perubahan pendekatan dalam sistem penegakan hukum melalui regulasi tersebut. Jika sebelumnya orientasi penghukuman lebih banyak bertumpu pada pemidanaan atau pemenjaraan pelaku, kini pendekatannya turut menitikberatkan pada pemulihan aset.
Selain itu, RUU tersebut mengatur pendekatan hukum acara tanpa harus bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal dengan istilah non-conviction based.
Habiburokhman juga menyampaikan bahwa pengelolaan aset hasil tindak pidana nantinya diarahkan menggunakan sistem terpadu berbasis teknologi informasi dan dikelola secara independen.
Cakupan tindak pidana yang diatur tidak hanya berkaitan dengan korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya, termasuk investasi fiktif dan kejahatan keuangan modern yang berpotensi menimbulkan banyak korban.
Ia menegaskan, proses pembahasan regulasi tersebut turut mengakomodasi partisipasi publik secara bermakna dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Setelah laporan Komisi III, perwakilan pemerintah yang diwakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan pandangan pemerintah dalam rapat tersebut.
Selanjutnya, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab setuju oleh peserta rapat paripurna. Pimpinan sidang kemudian mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan pengesahan regulasi tersebut.
Usai pengambilan keputusan, Puan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut.
Ia menilai proses pembahasan telah dilakukan secara hati-hati dan terbuka sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembentukan regulasi tersebut.
“Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan lancar, dengan hati-hati, dan seksama,” kata Puan.
Puan juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam proses legislasi agar masyarakat dapat mengetahui dan mencermati setiap tahapan pembahasan undang-undang.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat melalui penyampaian pendapat dan saran menjadi bagian penting dalam penyelesaian regulasi tersebut.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga undang-undang ini dapat diselesaikan dengan baik,” tuturnya.
Dengan persetujuan dalam rapat paripurna tersebut, DPR RI dan pemerintah menyelesaikan tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Pengesahan ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat instrumen hukum pemberantasan tindak pidana, khususnya dalam upaya pemulihan aset yang berkaitan dengan kejahatan dan kerugian korban.


Komentar Via Facebook :