Wakil Ketua 2 DPRD Inhu Tinjau Aset Pemda Inhu yang Terbengkalai dan Tak Terurus

Wakil-ketua-2-dprd-inhu-tinjau-pembangunan-pemda-inhu

CYBER88.CO.ID INHU - Wakil ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) H. Suwardi Ritonga SE didampingi dengan sekretaris komisi II Martimbang Simbolon dan juga anggota Komisi II DPRD Inhu meninjau aset milik Pemerintah daerah Indragiri Hulu provinsi Riau yang berada di Kecamatan rengat barat tepatnya bersebelahan dengan Mapolsek Rengat yang dimana bangunannya menjadi sarang pocong pada senin (02/03/2020).

Bangunan tersebut sebelumnya direncanakan untuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Perikanan (BP4KP) yang bersumber dari APBD tahun 2013 yang bernilai 6,9 milliyar Namun, hingga pada tahun 2020 hingga kini belum difungsikan.

Beberapa aset daerah yang telah dibangun di era kepemimpinan Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE masih banyak yang mangkrak dan terbengkalai seperti dibeberapa desa dan kecamatan hingga keibukota hingga kini belum termanfaatkan dengan baik dan terkesan mubazir dan ada pembiaran.

Bahkan bebarapa aset daerah yang dibangun menggunakan uang rakyat puluhan milyar tersebut, saat ini kondisi bangunan-nya banyak yang rusak, karena terbengkalai dan tidak adanya kejelasan kelanjutan penyelesaian pekerjaan fisik pembangunannya.

Wakil Ketua II DPRD inhu H. Suwardi SE ketika menyikapi permasalahan itu justru akan mempertanyakan kepada Pemerintah daerah (pemda) apa alasan dibangunnya beberapa aset daerah tersebut. Mengingat jika kondisi sekarang beberapa aset daerah itu lebih cendrung bersifat pembiaran, di duga pembangunannya tanpa ada konsep atau perencanaan yang matang.

“Kami akan pertanyakan alasan dibangunnya beberapa aset daerah yang terbengkalai tersebut kepada Pemda inhu. Apakah itu dibangun karena murni pemikiran kepemimpinan atau memang ada alasan keinginan masyarakat ataupun kemauan lainnya, seperti untuk pembangunan BP4KP ini ungkapnya,

Selain itu Anggota DPRD kabupaten inhu dari Fraksi Gerindra ini juga menyarankan, jika Pemerintah Daerah ingin membangun sebuah gedung hendaknya mempertimbangkan banyak hal, seperti aspek sejarahnya dan asas manfaatnya.

"Pasalnya biasanya masyarakat luar datang ke suatu daerah bukan semata-mata hanya ingin melihat bangunan megah. Tetapi biasanya memprioritaskan hal-hal yang bersifat kedaerahan dan nilai sejarah serta asas manfaatnya," tutur Ritonga.

Kita sangat menyayangkan kinerja daripada pemerintah ini sambung Ritonga, dimana kita sebagai anggota DPRD melaksanakan pungsi kontrol dan menindaklanjuti laporan daripada masyarakat inhu memang benar menemukan gedung yang terbengkalai dimana anggaran tersebut tahun 2013 sebesar 6,9 milliyar namun nyaris tak berfungsi.

Heran, bangunan ini tidak bertuan dan tidak berfungsi dan juga tidak bermanfaat, tukas Ritonga dengan nada kesal sembari menunjuk bangunan tersebut. 

Uang pembangunan gedung ini kan uang rakyat.?" idealnya harusnya dibelanjakan tentunya harus bermanfaat untuk rakyat, namun hari ini betapa sedihnya kita uang rakyat dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ini. Saya yakin tahun 2013 dulu ini masuk dalam argumentasi prioritas, tapi ternyata prioritas tersebut hanya seperti ini. Artinya pelaksanaan pembangunan ini tidak selesai sebagaimana mestinya untuk bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Kita juga tidak tau dan tidak pernah dijelaskan kenapa bangunan ini dibiarkan seperti ini menjadi hutan, jangan kan manusia, saya yakin hantu pun takut untuk tinggal disini. Ini tentu harus kita pertanggung jawabkan kepada masyarakat, karena ini uangnya bersumber dari rakyat. Uang rakyat kita sita dan kita paksa hanya untuk kepentingan pribadi, kami tidak akan pernah bosan dan akan melaksanakan pungsi DPR ujar Ritonga.

Disamping itu, sekretaris komisi II DPRD inhu fraksi perindo dari Dapil 4  Martimbang simbolon juga menyarankan, beberapa aset daerah yang dilaksanakan dikepemimpinan yopi arianto melalui mega proyek multiyear, mau tidak mau harus diselesaikan pembangunannya oleh kepemimpinan sekarang, jika memang masih terbengkalai. Sehingga setelah bangunan tersebut selesai, akan bisa dimanfaatkan keberadaannya secara maksimal.

“Saya sangat mendukung dan setuju dengan program

“Saya sangat mendukung dan setuju dengan program prioritas kepemimpinan sekarang untuk membangun gedung BP4KP ini jelas Martimbang, akan tetapi apabila uang rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat secara umum, akan tetapi saya tidak tau ini untuk kepentingan siapa.?" uang yang begitu besar hingga milliyaran rupiah dibuang begitu saja, saya rasa ini mubazir dan ada pembiaran.

Jikalau satu tahun tertunda kita mungkin masih bisa memahami, namun pembangunan ini mulai 2013 dan sudah berjalan tuju tahun, dimana perhatian pemerintah dengan alikasi anggaran yang begitu tinggi dibiarkan begitu saja, saya khawatir jika ini dibiarkan terus ini tidak bisa dimanfaatkan lagi. 

Untuk apa nggaran dan uang yang dialokasikan sebesar ini tanpa ada manfaatnya sambung Martimbang, sementara masih banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat  secara umum dikabupaten inhu ini yang haru di prioritaskan baik di desa dan dikecamatan.

Namun saya melihat ini ada pembiaran dan pemborosan dana anggaran dari uang rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dikabupaten indragiri hulu ini cetus Martimbang. aset daerah yang terbengkalai dan belum termanfaatkan juga harus diperhatikan oleh pemerintah, jika belum selesai segera diambil kebijakan agar keberadaan aset-aset daerah itu bisa dipakai sesuai peruntukannya,” tutup Martimbang simbolon.

(S.Barat)