DPP LSM FP2MR dan Pihak DLHK Dumai Akan Melihat Aktivitas PT Pertagas

Internet

CYBER88 | Pekanbaru - Dalam waktu dekat pengurus LSM FP2MR  (Forum Pembangunan Masyarakat Riau) bersama pihak DLHK Dumai akan turun kelapangan guna melihat aktivitas yang dilakukan pihak PT Pertagas di sepanjang Jalan Bukit Timah - Dumai. Sabtu, (31/07/21).

"Ya pak Adyan Bangga Pranata Harahap sendiri yang mengatakan dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan untuk melihat aktivitas pihak PT Pertagas di wilayah Bukit Timah," ujar ketua DPP LSM FP2MR, Rudi Bambang.

Menurut Rudi, ada nampak keseriusan dari pihak DLHK Dumai didalam menanggapi dan menindak lanjuti laporan mereka Pengurus DPP LSM FP2MR.

"Jumat (30/07/21) kemarin beliau maksud saya pak Adyan Bangga Harahap saya telepon, saat saya singgung mengenai realisasi laporan kami Beliau langsung mengatakan, akan secepatnya turun lapangan. Nah selaku Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Adyan Bangga Pranata Harahap rasanya tak mungkin berbohong kepada kami," ujar Rudi Bambang di ruang kantornya.

Seperti dipublikasi media ini pada edisi sebelumnya, bahwa akibat adanya perjanjian pembayaran kurang bayar dari pihak manajemen PT Pertagas ke beberapa orang warga Klm 11 RT 11 Kelurahan Mekar Sari Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan yang belum terealisasi sehingga pihak DPP LSM FP2MR merasa terpanggil mendampingi sejumlah waga untuk memperjuangkan hak hak warga yang belum dibayarkan oleh pihak manajemen PT Pertagas.

"Dalil mereka tidak membayarkan ganti rugi tanah/ lahan masyarakat hanya SK Gubernur Riau tahun 1959. Kemudian kami mencari tau ANDAL yang mereka pakai dalam proyek pekerjaan penggalian dan penanaman pipa gas saat ini. Setelah terindikasi mempergunakan ANDAL PT Chevron, kami Pengurus DPP LSM FP2MR langsung melaporkan pihak PT Pertagas ke pihak DLHK Dumai," ujar Rudi Bambang menjawab pertanyaan kru CYBER88.

Karena dalam ANDAL yang mereka bahas waktu itu, pihak PT Chevron menurut Rudi pertama tama harus melakukan pembebasan lahan dan pembersihan area untuk penggalian dan penanaman pipa gas dan listrik di sepanjang jalan Pekanbaru, Minas, Duri, Simpang Bangko, Balam dan Dumai.

"Kami curiga pihak PT Pertagas masih menggunakan ANDAL PT Chevron, makanya kami laporkan mereka (pihak PT Pertagas)," ujar Rudi Bambang mengakhiri perbincangan lewat WhatsApp.

Sementara Ardian selaku PLT Kepala DLHK  Dumai saat di konfirmasi terkait kebenaran adanya laporan pihak Pengurus DPP LSM FP2MR terhadap aktivitas PT Pertagas, dan adanya rencana untuk turun lapangan akibat laporan tersebut tidak menjawab konfirmasi kru CYBER88.

Demikian hal nya dengan pihak PT Pertagas, saat di layangkan konfirmasi ke nomor WhatsApp Allent, Karyawan PT Pertagas yang membidangi ke Humasan di PT Pertagas ini juga tidak menjawab.

Bahkan saat kru CYBER88 mempertanyakan mengenai tuntutan warga Rt 11 terhadap isi salah satu poin perjanjian hasil musyawarah antara warga dengan pihak PT PERTAGAS di aula Kelurahan Mekar Sari tertanggal 15 Juni 2021,yang menyebut kalau pihak PT PERTAGAS menyanggupi kekurangan bayar sebesar 50 % lagi.

Yedo pun berkata, bahwa kekurangan bayar 50 %, seperti yang di tuntut warga dalam pemberitaan CYBER88 sebelumnya bukan pembayaran sagu hati untuk bangunan dan tanaman. Justru yang mereka tuntut sekarang ini dalah menurut Yedo adalah sewa pinjam pakai lahan/ tanah

"Yang mereka tuntut sekarang justru sewa lahan/ tanah selama 5 tahun bang. Bukan ganti rugi bangunan dan tanaman.Lalu gimana kami maksud saya pihak manajemen mau bayar sementara lahan / tanah itu menurut kami masih konsesi PT Chevron. Nah yang namanya konsesi (pinjam pakai) sewanya dibayar ke Pemerintah bang. Jadi tidak mungkin dong kami dua kali bayar. Justru kalau itu kami bayarkan akan jadi temuan. Makanya tidak kami realisasikan permintaan warga itu bang," ujar Yedo, seraya mengatakan kalau pihaknya tidak mau tersangkut hukum gara gara menuruti kemauan ke warga.

Adapun dasar dan alasan mereka tidak membayarkan yang 50 % seperti yang disebut dalam hasil musyawarah tertanggal 15 Juni 2021 menurut Yedo adalah SK Gubernur Riau nomor 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959, SK Gubernur nomor 216/48/59 tanggal 17 November 1959 dan Surat Gubernur nomor 5509/A/3-386 DTH tanggal 5 September 1960 tentang  tanah atau lahan konsensi PT Chevron.

"Dalam SK tersebut sangat jelas disebut  bahwa 100 meter dari as jalan raya adalah lahan atau tanah konsesi PT Chevron. Karena itu sekali lagi saya sampaikan kami dari pihak manajemen PT PERTAGAS tidak mau masuk penjara karena melanggar SK Gubernur Riau itu," ujar Yedo dengan nada mulai sedikit tenang.

Sekali lagi saya katakan sama abang, masalah sagu hati terkait bangunan dan tanaman mereka sudah kami bayarkan seluruhnya. "Dan alasan kami tidak membayarkan sewa tanah / lahan adalah SK Gubernur Riau nomor 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959, SK Gubernur nomor 216/48/59 tanggal 17 November 1959 dan Surat Gubernur nomor 5509/A/3-386 DTH tanggal 5 September 1960 yang menyebutkan bahwa 100 meter dari badan Jalan adalah tanah atau lahan konsensi PT Chevron," ujar Yeno.

Dan pernyataan Yedo tersebut langsung dibantah Rudi Bambang, selaku Ketua DPP LSM Forum Perjuangan Pembangunan Masyarakat Riau, saat dikonfirmasi terkait keterangan Yedo.

Rudi Bambang langsung berkata kalau dirinya selaku pendamping warga RT 11 Klm 11 Bukit Timah tidak terima dengan penjelasan Yedo.

"Itu sudah sangat bertentangan dengan kerangka ANDAL dan RKL RPL yang kami bahas pada tahun 2017 silam. Pembahasan ANDAL dan  RKL RPL proyek penggalian dan penanaman pipa minyak dan gas milik PT Chevron itu kami lakukan di Novotel Pekanbaru pada tahun 2017 lalu. Pada rapat Komisi pembahasan ANDAL dan RKL RPL tersebut saya tidak ada mendengar kalau pembebasan lahan / tanah untuk proyek galian dan penanaman pipa yang di kelola PT PERTAGAS saat ini harus mengacu kepada SK Gubernur Riau No 59 tahun 1959. Padahal luas lahan yang akan dibebaskan untuk proyek ini sudah kami bahas bersama pihak PT Chevron, Kementerian Lingkungan Hidup dan BPN," ujar Rudi Bambang menapik penjelasan Yedo.

Dan menurut Rudi Bambang bahwa pihak pengelola atau pelaksana lapangan proyek penggalian dan penanaman pipi minyak dan gas ini tidak boleh keluar serta mengabaikan apa yang telah ditentukan dan disepakati dalam dokumen ANDAL dan RKL RPL ini," ujar Rudi Bambang seraya menyarankan kru CYBER88 untuk mengabadikan / foto dokumen ANDAL yang dia maksud.

Sementara  Robert Hasudungan Sirait selaku Kepala kantor BPN Dumai saat di konfirmasi terkait SK Gubernur Riau seperti yang disampaikan Yedo, tidak menjawab.

Berbeda dengan Cassarolly Sinaga selaku Advokat saat dikonfirmasi terkait adanya indikasi penghalang SK Gubri tahun 1959 dalam hal ganti rugi tanah sepanjang jalan Lintas Bukit Timah angkat bicara.

"Tuntutan ganti rugi tanah milik masyarakat untuk pembangunan proyek nasional wajib dipenuhi oleh instansi/badan yang membutuhkan tanah. Hal ini diatur dlm Pasal 33 UU No.2 th 2012 jo.PP 19 2021," ujar Cassarolly di kantornya.

Karena dalam Pasal 33 UU No.2 th 2012 jo.PP 19 Th 2021 tersebut menurut Cassarolly sudah cukup jelas disebutkan, ganti rugi dihitung per bidang tanah, yang meliputi tanah ruang atas dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan degan tanah, atau kerugian lain yg dapat dinilai.

"Nah, kalau PT Pertagas menyatakan itu tanah negara, pihak PT Pertagas harus dapat membuktikan dasar hukumnya apa, apa produk hukumnya, kalau mereka (pihak PT Pertagas) mengatakan mengacu kepada SK Gubernur Riau, tolong disebutkan mana titiknya, jadi harus jelas dan berdasar hukum. Jangan sampai kekuasaan dan kewenangan digunakan menindas rakyat, karena sekarang ini bukan zaman Orde Baru lagi," ujar Cassarolly mengakhiri perbincangannya.