Di Duga PPK BPJN Sulteng Kucing Kucingan Di Program PKT Kementerian PUPR

Di Duga PPK BPJN Sulteng Kucing Kucingan Di Program PKT Kementerian PUPR

CYBER88 | Sulteng - Demi untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi covid 19, Kementerian PUPR telah meluncurkan program Padat Karya Tunai (PKT) melalui Dirjen Bina Marga, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Pada tahap satu BPJN XIV Sulteng mendapat alokasi anggaran PKT sebesar Rp.46,697.084.000  dengan capaian target tenaga kerja sekitar 602 orang, dan untuk capaian pembagunan drainase sepanjang 44,42 kilo meter. Rabu, (13/10/21).

Dari pagu anggaran BPJN XIV Palu Provinsi Sulteng sebesar Rp. 46,697.084.000, Kepala Satuan Kerja (Ka-Satker) Wilayah II Sulteng mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 8,415.805.000,- yang terbagi untuk 5 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan target tenaga kerja sejumlah 111 orang, dan target panjang drainase sepanjang 11,91 kilo meter.

Program Padat Karya Tunai (PKT) yang melekat pada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu Sulteng, di fokuskan untuk revitalisasi drainase, yang pengerjaannya dengan sistem kerja Pada Karya Tunai (PKT), dengan memberdayakan tenaga kerja masyarakat di sekitar pembagunan/pembuatan saluran drainase, serta tidak bisa menggunakan sistem borongan atau di pihak ketigakan.

Salah satu sumber media ini yang enggan di beritakan namanya ketika di mintai tanggapannya pada 9/10/21, terkait proses penanganan program PKT yang melekat pada BPJN XIV Palu Provinsi Sulteng mengatakan, memang benar penanganannya secara swakelola melalui PPK pada ruas jalan nasional, dengan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan, dan untuk standar gaji Harian Orang Kerja (HOK) kalau tidak keliru, untuk buruh/pekerjadi beri upah sebesar Rp.105.000,- dan untuk tukang sebesar Rp.130,000,- sementara untuk mandor sebesar Rp. 130,000,- dan semua pekerja di berikan fasilitas, berupa alat kerja serta seragam sepatu,rompi dan helm.

Ironisnya berdasarkan hasil investigasi media ini pada jalan nasional Ruas Toboli-Ampibabo-Tinombo yang di tanggani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 2.2) BPJN XIV Palu, Ir.Penil Dicky. Diduga kuat program PKT untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi masyarakat yang terdampak Covid 19 melalui program Kementerian PUPR tersebut di jadikan ladang bisnis oleh oknum PPK 2.2 BPJN Sulteng melalui para pengawas lapangannya.

Betapa tidak, dari dua lokasi pembangunan drainase melalui program PKT yang berada di Desa Tomoli Kecamatan Toribulu dan di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, para pekerja selain tidak di bekali dengan peralatan dan seragam, juga pihak PPK 2.2 Ir.Penil Dicky, di sinyalir tidak menggunkan sistem Harian Orang Kerja (HOK) melainkan dengan cara di borongkan permeter pada pekerja dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Bahkan sebagian pekerja bukan masyarakat setempat.

Iya pak, kalau kita di Tomolin ini, untuk pekerjaan galian itu masyarakat dari Desa Avolua yang kerja, dengan upah borongan Rp.20,000 permeter, sementara kami (pekerja) untuk pasangan batu di beri upah Rp.55,000,- setiap meter sampai selesai 100 persen.

Sementara untuk pekerja yang berada di Desa Sipayo ketika di wawancarai media ini pada 7/10/2021, mengatakan, kalau kami dari pengalian sampai pemasangan itu di kasih upah Rp.60.000 permeternya, dan kami tidak ada di berikan peralatan dan seragam, semua pekerja yang ada 8 orang ini bukan masyarakat Desa Sipayo, kami dari Desa Sidoan semua pak, tutup sala satu pekerja dengan kondisi badannya berlumpur.

Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Sipayo Irfan.SH, ketika di konfirmasi via telepon seluler pada 12/10/2021, mengatakan iya memang benar pekerjaan drainase tersebut berada di wilayah Desa Sipayo, dan sejauh ini tidak ada koordinasi dan pemerintah Desa pihak PUPR, dan semua pekerja yang ada tidak ada satupun masyarakat Desa Sipayo.

Pihak BPJN Sulteng melalui koordinator lapangan Nimrun ketika di konfirmasi media ini via telepon seluler, coba di konfirmasi pada stapnya pak Penil Dicky (PPK 2.2) atas nama Andi, karna beliau yang tangani program PKT. Saya hanya memonitor saja, kalau untuk pengawasnya itu ada nama Mahdang dan Pakar.

Sementara Andi salah satu staf PPK 2.2, ketika di konfirmasi via WhatsApp pada 11/10/2021, mengatakan, kalau bisa langsung saja konfirmasi pada PPK Penil Dicky, kalau Pak Nimrum itu jabatannya sebagai Koordinator Lapangan. Tutup Andi tanpa merespons lagi pesan WhatsApp.

Sementara PPK 2.2 BPJN Sulteng sebagai penanggung jawab program, ternyata telah memblokir kontak wartawan media ini.

Komentar Via Facebook :