Pemeriksaan Setempat Yang Dilakukan PN Pekanbaru Diluar Objek Perkara dan Tidak Dihadiri Perangkat Desa

Humas PN Pekanbaru: Pemeriksaan Setempat Gak Perlu RT/RW

Humas PN Pekanbaru: Pemeriksaan Setempat Gak Perlu RT/RW

Ketua DPD LSM GEMPUR Hasanul Arifin dan Ari (RT 02 Rawa Sari) (Ist)

CYBER88 | Pekanbaru - Pemeriksaan Setempat (PS) merupakan sarana yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan berguna untuk memperjelas suatu fakta atau objek yang di sengketa kan yang diterapkan oleh majelis hakim. Jumat, (26/11/21).

Dan seyogyanya setiap PS yang dilakukan oleh badan hukum seperti Pengadilan Negeri harus disaksikan perangkat desa dan beberapa warga yang dituakan.

Kronologis PS tanpa dihadiri perangkat desa terjadi di kota Pekanbaru, Jl. Rawa Sari Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai. Dimana, saat itu, pada hari Jumat, (19/11/2021) Pengadilan Negeri kota Pekanbaru melakukan pemeriksaan ke lapangan (lokasi) terkait perkara tanah dengan ukuran 50 x 100 M yang telah berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru dengan Perkara No.104/ Pdt/ G/ 2021/ PN. PBR.

Saat kru media dan Ketua DPD LSM GEMPUR Hasanul Arifin menemui RT Syarifuddin atau yang biasa dipanggil Ari menyampaikan bahwa saat Sidang Lapangan tersebut Ari tdiak diikut sertakan, dan juga seharusnya didampingi dan dihadiri Babinsa dan Bhabinkabtimas.

"Tidak ada undangannya, hanya saja pada hari Kamis, (18/11/2021) Kasipem kelurahan menghubungi saya via phone, bahwa Pengadilan Negeri datang dan akan melakukan sidang lapangan besok (19/11/2021) jam 14.00 WIB," ujarnya.

Saya tidak tahu mereka mau apa datang dilingkungan saya, dari tempat terpisah mereka dari luar lokasi objek perkara menunjuk - tunjuk kearah tanah kosong dan mencatat, padahal saya (RT02) ada di lokasi itu saat itu.

RT Ari juga menyampaikan posisi kegiatan Sidang Lapangan itu tidak berada didalam objek atau diluar lahan yang mau diperiksa.

"Ya benar, pemeriksaan itu membingungkan saya karena mereka tidak ada di dalam lahan yang diperiksa," ujar RT Ari heran.

Aktifitas pemeriksaan tersebut hanya berlangsung 30 menit, setelah mereka pergi, Kasipem datang dan menanyakan hasil dari Sidang Lapangan itu.

"Saya tidak tahu tujuan mereka mau apa kesini, karena selain tidak ada surat sikap merekapun tidak menghargai perangkat lingkungan," ucap Ketua RT 02, Ari kepada awak media pada Kamis, (25/11/2021) sesuai jawabannya kepada Kasipem saat itu di kediamannya.

Ditempat terpisah Kasi Pemerintahan (Kasipem) Kelurahan Tangkerang Tengah, Ernelli Nasution menyampaikan ke awak media bahwa pada tanggal 18 November 2021 ada surat dari Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru ke Kelurahan Tangkerang Tengah yang akan melakukan pemeriksaan ditempat (lokasi) terhadap perkara sengketa tanah dengan TN. Sukiman sebagai Penggugat dan Kadarussman, Dkk sebagai para Tergugat.

" Iya benar, Surat dari PN telah diterima Staff saya dan nomor hp saya dikasih agar bisa saling komunikasi ke pihak PN, namun hingga keesokan harinya mereka (PN) tidak ada menghubungi saya dan perangkat desa tentang waktu kehadiran mereka di lokasi, sehingga saya terlambat hadir saat berlangsungnya Sidang Lapangan tersebut," ujar Ernelli.

Saya sudah sering ikuti surat undangan untuk sidang lapangan, dimana dalam kegiatan sidang lapangan tersebut dilakukan absensi kehadiran untuk melihat mendengar dan menyaksikan," tukas Ernelli.

Sementara itu, Rudy Tampubolon, SH.,MH dan Hoasun, SH selaku kuasa hukum tergugat Kadarussman mengatakan kepada awak media, bahwa SOP sidang lapangan seharusnya dihadiri oleh RT/RW setempat, dan pada saat itu RT/RW disana tidak hadir.

" Tidak ada RT/RW saat sidang lapangan tersebut, dan fatalnya perkara ini pernah diputus. Dan yang hadir saat itu Hakim PN, Tommy Manik, Panitera, Kuasa Hukum dari Pihak Penggugat dan kita dari pihak tergugat,". Sampaikan Rudy kepada awak media. Kamis Malam, (25/11/2021)

Dan sidang lapangan saat itu berjalan singkat sekitar 30 menit hanya menunjukan batas milik klien kita, kemudian dibacakan dan pergi meninggalkan lokasi.

" Prosesnya cepat, hanya 30 menit tunjukan batas, dibaca dan langsung pulang,". Singkatnya.

Ditambah Hoasun, perakara klien kami ini bisa dibilang tidak masuk akal, karena yang ukurannya 4000 M yang digugat 10.000 M (10 Ha).

" Ukuran 4000 M sekian, yang digugat oleh penggugat 10. 000 M. Masuk akal tidak,". Ucapnya

Kemudian, ada bukti dan pernyataan dari mantan RW, bahwa sewaktu mengeluarkan surat dari RW, Penggugat mengiming - imingi RW berupa tanah 20x25 M tanpa membawa sepadan - sepadan dan datang pengacara penggugat dulu Mince. Jadi, dijanjikan lah RW ini tanah 20x25 M untuk membuat surat dari Sukiman. Akan tetapi, RW menyadari kesalahannya, dan membuat surat pernyataan. Katanya

Disini, penggugat tidak ada bukti jual - beli ke klien kami. Karena, klien kami tidak pernah jumpa, kenal maupun bertemu dengan penggugat untuk menjual tanah yang digugat. Jadi, ini penggugat diduga mau merampas tanah klien kami, tanpa ada bukti dan sepadannya.

" Penggugat diduga ingin merampas tanah klien kami. Sementara klien kami tidak kenal dengan penggugat dan tidak pernah menjual tanah dengan penggugat.

Jadi, kami harapkan kepada Majelis Hakim PN Pekanbaru agar jangan bermain - main di perkara ini. Karena, penggugat tidak memiliki bukti yang menyatakan tanah itu miliknya,"  Pungkasnya.

Humas PN Pekanbaru dan juga Hakim yang menangani perkara ini saat dikirimi pesan WhatsApp mengatakan bahwa sidang lapangan sengketa tanah tidak perlu RT/RW.

” Gak perlu RT/RW ,” Balasnya singkat

Komentar Via Facebook :