Sape: Tanah galian C PT PHR itu diambil dari pinggir jalan, perumahan atau kebun Masyarakat dengan cara kucing kucingan, PT PP angkut tanah ilegal

Dump Truk Milik PT PP Distop Warga, PHR Tampung Tanah Timbun Ilegal

Dump Truk Milik PT PP Distop Warga, PHR Tampung Tanah Timbun Ilegal

Puluhan masyarakat Bathin Solapan lakukan aksi damai pemblokiran dump truk PT PHR lewati jalan rusak

CYBER88 | Bengkalis - Puluhan masyarakat Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis hadang belasan mobil dum truk milik perusahaan Pertamina Hulu Rokan (PHR), pemicu dikarenakan jalan Rangau saat ini kondisi sangat rusak parah. 

BACA JUGA  Diduga PT. Rifansi Dwi Putra Kembali Beraksi Polda Riau Secepatnya Akan Lakukan Gelar Perkara

Penghadangan mobil dum truk milik Pertamina Hulu Rokan (PHR) oleh masyarakat desa Petani dan desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis ini diketahui mobil pengangkut tanah yang  melintas di Jalan Rangau. 

“Kami puluhan masyarakat tergabung dari desa Petani dan Buluh Manis menghentikan mobil dum truk karena dinilai perusahaan PT PHR tidak peduli dan tidak menanggapi keresahan akibat rusaknya jalan Rangau saat Ini semakin parah,” ungkap Tokoh Masyarakat Buluh Manis, Sukardi dilokasi menggelar aksi Sabtu, (21/5/2022). 

BACA JUGA  Kongkalikong Antara PT PHR dan PT Rifansi Dwi Putra di Tambang Ilegal Rokan Hilir Riau

Dikatakannya, bahwa aksi penghadangan belasan mobil dum truk sikap spontanitas masyarakat. Menurutnya, masyarakat tidak tahan lagi dengan kondisi kerusakan jalan Rangau ini.  Bahkan jika hujan datang maka lobang- lobang  jalan berubah jadi kolam dan mengancam keselamatan pengendara yang melintas.

“Dan sebaliknya apabila cuaca panas maka serangan debu tebal menjadi tantangan warga setiap hari. Kami tak tahan lagi menghirup debu setiap hari. Untuk itu kita gelar aksi damai ini agar pihak PT PHR bisa datang ke lokasi guna duduk bersama mencari solusi," tegas Sukardi. 

Selain itu, dijelaskannya, bahwa pihaknya meminta adanya komitmen pihak perusahaan PT PHR dalam merawat jalan Rangau ini. Sehingga tidak menimbulkan keluhan bagi warga sekitar.

"Sebelumnya sudah ada pertemuan antara pihak Ninik Mamak Buluh Manis dengan pihak PHR di kantor desa Buluh Manis dan kemudian pihak Karang Taruna juga sudah melayangkan surat kepada pihak PHR agar segera melakukan perbaikan jalan. Namun ditunggu sampai berbulan bulan tidak ada realisasinya. Apakah menunggu jatuh korban dulu barulah diperbaiki jalan tersebut,” kesal Sukardi.

Dalam aksi tersebut, pihaknya meminta perusahaan PT PHR pertama lakukan perbaikan jalan secepatnya dengan aspal mulai dari kilometer 6 sampai kilometer 20. Kemudian adanya komitmen secara tertulis antara pihak PHR dengan masyarakat terkait perawatan jalan, dan ketiga ratusan  truk pengangkut tanah timbun yang lalu lalang setiap hari dapat mengurangi tonasenya dan kemudian durasi  penyiraman jalan ditambah. Serta mengurangi kecepatan mobil dum truk yang melintas.

Pantauan dilapangan sekitar 18 unit dum truk  yang sedang melintas dihentikan oleh warga sembari menunggu kehadiran pihak PT PHR.

Selang beberapa waktu kemudian Herman P Hutabarat pihak PHR dari  Projek Contruction hadir bersama masyarakat disusul Luthfi dan Farhan dari PHR CA .Pertemuan antara pihak masyarakat dengan pihak PHR berlangsung di salah satu warung kopi di tepi jalan di kilometer 14 Jalan Rangau.

Setelah beberapa warga menyampaikan beberapa usulan pihak PHR yang diwakili Luthfi didampingi Farhan menyampaikan terkait komitment secara tertulis bukanlah wewenangnya. Namun segala usulan warga menjadi catatan penting dan akan segera direalisasikan di lapangan.

"PHR bekerja selalu patuh dan taat dengan cara kerja,namun hal ini menjadi masukan bagi kami .Dan perbaikan jalan Rangau sudah diprogramkan hanya saja terkendala masalah material. Masyarakat kami mohon bersabar menunggu proses ," kata Luthfi dihadapan puluhan masyarakat menggelar aksi. 

Usai pertemuan,sekitar pukul 11.40 WIB dum truk yang sebelumnya dihentikan silahkan kembali beroperasi.

Hadir dalam pertemuan tersebut Safendi selaku Tokoh masyarakat dan juga anggota BPD Ahmad Yani, Tokoh Agama, Ketua RT 1,2,3 / RW 2 Desa Buluh Manis para anggota Karang Taruna Desa Petani dan Desa Buluh Manis dan puluhan pemuda lainnya. Selain itu juga hadir anggota Polsek Mandau dan Bhabinkamtibmas Desa Petani/ Buluh Manis. 

Saat kru media bertanya kepada salah satu Tokoh adat hukum melayu Ninik Mamak dari 21 Suku di kec. Bathin Solapan, Shaparuddin Sape via telfon sampaikan bahwa Pihak APH harusnya mendengar keluhan masyarakat apapun itu. 

"Pihak PT PHR harusnya prioritaskan anak daerah buka pendatang sebagai tenaga kerja dan sebagai acuan anak daerah banyak punya PT dan koperasi.

Harusnya pihak APH (Aparat Penegak Hukum,red) wajib mendengar keluhan masyarakat, apalagi jalan yang di lewati truk pengangkut tanah masih dalam keadaan rusak dan masih dalam keadaan berdebu tidak beraspal. Jadi, apabila truk truk itu lewat, jalan menjadi semakin rusak dan warga hanya mengirup udara berdebu," jelasnya.

Saat kru bertanya truk truk yang ditahan puluhan warga tersebut apakah milik PT PHR, kembali bang Sape (panggilan akrab, red) menuturkan bahwa itu bukan milik PHR namun di kontrak hingga tanah untuk proyek PHR tercukupi.

"Truk tanah yang dibawa bukan milik PT PHR, tapi kepunyaan PT PP (Pembangunan Perumahan) yang beralamat di Marpoyan Damai Pekanbaru. Namun PT PHR dan subkontraktor PT PHR angkut tanah dari Bengkalis tidak ada izin.

Tanah itu diambil dari pinggir jalan, perumahan atau kebun Masyarakat dengan cara kucing kucingan.

Pengangkutan tanah urug ilegal yang dilakukan PT PP dengan melakukan kerjasama mobil dump truk milik PT ADi Karya dengan seizin dan sepengetahuan PHR sejatinya tidak ada izin penggalian.

Terkait galian C yang ilegal itu, saya meminta pihak APh bertindak karena merugikan kami masyarakat.

Jadi kesimpulannya dari saya dan 12 Tokoh Masyarakat Ninik Mamak Bengkalis bahwa Hukum berlaku untuk masyarakat bawah bukan kepada yang berduit. Apabila para APH tidak bertindak terkait galian C ilegal yang dilakukan pihak PHR melalui subkontraktor nya, jangan salahkan kami apabila PT PHR dan subkontraktor akan alami hal seperti ini," tegas bang Sape diakhir wawancara.

Komentar Via Facebook :