Hasanul Arifin: Pertanyakan Kelegalan tanah timbun, Sekali lagi saya katakan atas nama masyarakat dan lembaga GEMPUR mengapresiasi penuh kinerja Kejari

Terkait Indikasi Tipikor Proyek Tanah Timbun, Begini Penjelasan Kasintel Kejari Pelalawan

Terkait Indikasi Tipikor Proyek Tanah Timbun, Begini Penjelasan Kasintel Kejari Pelalawan

CYBER88 I Pelalawan - Kasus perkara indikasi tindak pidana korupsi terkait proyek tanah timbun lokasi Musabaqoh Tilawah Qur'an (MTQ) diareal Islamic Centre Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau, kini proses penyidikannya masih tetap  berjalan di Kejari SP 6. 

"Yang mana tim Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan telah bekerja secara profesional dengan melakukan kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur.  Kita pun berharap Tim Penyidik segera menetapkan tersangka, namun kita juga tidak mau gegabah dalam menetapkan tersangka atau setidaknya penyidik sudah menemukan, 2 alat bukti yang cukup,"  ungkap Kasi Intel Fusthathul Amul Huzni SH, kepada CYBER88, Senin (20/06/22).

BACA JUGA  DPD LSM GEMPUR Sorot Status Penyidikan Korupsi Proyek Penimbunan Lokasi MTQ Pelalawan Bung Arif Kami Fokus Amati Kasus

Kasintel menjelaskan, bahwa perlu diketahui saat ini proses penyidikan terus berjalan dalam rangka mengumpulkan alat bukti guna menetapkan kan tersangka dan kemudian sebagai bahan pembuktian, dalam proses persidangan nantinya.

"Untuk itu kami mohon doa agar tim penyidik selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam melaksanakan tugas negara," ujar FA Huzni menanggapi pemberitaan CYBER88.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa kegiatan proyek APBD Pelalawan di Dinas PUR tahun 2020 yang nilai kontrak Rp 3,7 Miliar mendapat sorotan dari DPD LSM GEMPUR Riau yang akhirnya dalam perjalanannya, proyek penimbunan seluas 4 Ha, di lokasi rawa rawan banjir persis di areal Islamic Centre MTQ tidak sesuai spesifikasi sehingga merugikan negara.

Perihal tanggapan perwakilan Kejari Pelalawan, bung Arif LSM gempur mempertanyakan tanah timbun, apakah diperoleh dari lokasi yang legal dan meminta para APH menelisik sampai kesitu (kelegalan tanah timbun).

"Karena jika legal, apakah ada surat izin ke legalannya. Jika ilegal, berarti negara membayar sesuatu yang ilegal?

Harapan dan doa saya, team Kejaksaan Negeri Pelalawan senantiasa di berikan kesehatan sehingga bekerja prioritas dan fokus terhadap temuan ini.

Berjalan cepat menentukan tersangka dan kerugian negaranya. Siapapun dia, baik PPTK, PPK KPA maupun rekanan penyedia yang bertanggung jawab mesti di hukum berat karena sudah melukai hati rakyat dengan mempergunakan uang rakyat secara tidak baik," jelas bung Arif dibalik gelas kopinya.

Sekali lagi saya katakan atas nama masyarakat dan lembaga GEMPUR mengapresiasi penuh kinerja Kejari.

"Saya harap apresiasi ini semakin menguatkan tekad dan semangat Kejari Pelalawan dalam memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi di Pelalawan yang kita cintai khususnya terhadap kegiatan penimbunan ini," tutup bung Arif dengan senyum.

Komentar Via Facebook :