Belum Adanya Kepastian Hukum, Suripto Nitihardjo Kembali Ajukan Permohonan Praperadilan

Belum Adanya Kepastian Hukum, Suripto Nitihardjo Kembali Ajukan Permohonan Praperadilan

CYBER88 | Karawang -- Hampir 4 tahun lamanya setelah adanya laporan PT. MAS (Mitra Alumindo Selaras) ke Polsek Kelapa Gading dengan nomor surat 382/K/VII/2019/PMJ/Res JU/S GD tertanggal 21 Juli 2019 silam terhadap Suripto Nitihardjo selaku Direktur CV. Supra Jaya Mandiri atas dugaan Penipuan Dan Penggelapan yang kemudian ditetapkan sebagai TERSANGKA Sejak 21 Oktober 2021 silam oleh Satreskrim Polres Karawang, yang hampir 1 tahun menyandang status Tersangka.

Namun hingga Senin (26/9) belum juga ada Kepastian Hukum yang membuat terlapor Suripto Nitihardjo meminta keadilan demi tegaknya Supremasi Hukum dengan cara mempraperadilkan permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri Kelas I B Karawang.

Menurut Dr. Hendricus sidabutar bahwa penetapan status tersangka terhadap kliennya oleh Polres Karawang terkesan dipaksakan. 

Pasalnya Kliennya diduga memesan barang aluminium dari PT. MAS. Padahal kliennya tidak pernah mengirimkan surat pemesanan apalagi tandatangan tanda  terima barang aluminium milik PT. MAS senilai Rp. 461 juta. Sehingga unsur penyerahan nyata tidak terbukti alias gugur. Istilah hukumnya levering feitelijk( Vide Pasal 612 KUHPerdata).

Hal tersebut dapat terlihat saat Praperadilan yang diminta Suripto Nitihardjo selaku Pemohon terhadap Termohon Satreskrim Polres Karawang, dimana dalam bukti-bukti yang termohon sampaikan banyak kejanggalan-kejanggalan.

Berdasarkan kesepakatan bersama, sidang Praperadilan ke-2 atas permohonan Suripto Nitihardjo yang merupakan Tersangka dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, Senin (26/9) merupakan agenda pembacaan Putusan berdasarkan port kalender yang telah ditetapkan oleh Hakim Rahmat Hidayat Batubara.

Dalam putusan Praperadilan tersebut Hakim Rahmat Hidayat Batubara memutuskan bahwa Praperadilan atas termohon Suripto Nitihardjo di tolak semuanya, dengan dasar alasan-alasan yang diajukan pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHP, alasan dan apapun keberatan pemohon tersebut telah memasuki materi pokok perkara, sehingga terhadap alasan apapun keberatan pemohon tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

"Walaupun di Praperadilan jilid 2 yang saya ajukan sebagai pemohon masih di TOLAK oleh Hakim tunggal yang memimpin jalannya Praperadilan, namun saya tidak akan berhenti sampai disini, saya akan terus ajukan Praperadilan untuk mencari keadilan guna tegaknya Supremasi Hukum," ungkap Suripto Nitihardjo kepada Cyber88 usai sidang.

Ditempat terpisah Dr Hendricus Sidabutar selaku Kuasa Hukum Suripto Nitihardjo mengatakan, "Dimana seluruh Saksi Termohon yg di BAP tidak mampu menunjukkan dokumen alat bukti surat, ada tandatangan Pemohon pada surat pemesanan barang dan tanda terima barang."

"Dan dalam putusan yang dibacakan Hakim yang memimpin jalannya persidangan Praperadilan, dijelaskan bahwa Pemohon diduga telah menyetor pajak ke negara sebesar Rp 45 juta seperti yang diduga dikatakan oleh Heru Irmunanto, namun dipersidangan bukti tidak ada. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan: Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian," pungkasnya. 

Komentar Via Facebook :