Inspektorat Belum Terima Permintaan Polisi Soal Investigasi  Dugaan Korupsi BUMKAM

Inspektorat Belum Terima Permintaan Polisi Soal Investigasi  Dugaan Korupsi BUMKAM

CYBER88 | SIak - Pihak Inspektorat Kabupaten Siak belum menerima permintaan audit investigasi, dan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat BUMKAM Pinang Sebatang Timur.

Inspektorat meminta awak media, mempertanyakan hal itu kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung (DPMK) Kabupaten Siak.

BACA JUGA  Tipikor Polres Siak Datangi Kantor BUMKAM Terkait Kasus Korupsi

"Coba konfirmasi dengan DPMK, karena DPMK sudah pernah melakukan evaluasi  pembinaan penyelesaian bila ada permasalahan di BUMKAM tersebut," kata Kepala Inspektorat Drs H Faly Wurendarasto MSi, Jumat (30/9/2022).

"Inspektorat belum menerima permintaan audit Investigasi dari Polres, atas pengaduan dugaan penyelewangan itu," sambungnya.

BACA JUGA  Modus Pinjam KTP Warga, Tiga Oknum BUMKAM Sukses Gelapkan Dana Ratusan Juta Rupiah

Sementara itu, diberitakan sebelumnya bahwa Kepolisian menyelidiki kasus dugaan penggelapan uang kas BUMKAM.

"Masih proses lidik, soalnya dari tahun 2009 kami masih coba gali. Makanya anggota masih lidik riksa dan pengumpulan dokumen-dokumennya," kata Kasat Reskrim IPTU Tony Prawira STrk.

Soal tersangkan kata Kasat Reskrim, pihaknya belum menetapkan.

"Namanya masih lidik masih mencari apakah itu tindak pidana atau bukan,
kalau sudah sidik baru mencari siapa pelakunya. Kita masih proses lidik," pungkas Kasat Reskrim.

Kasus ini mencuat ke publik dikarenakan Penghulu Pinang Sebatang Timur Heri Suparjan SE, mengungkap kasus dugaan penggelapan uang kas BUMKAM senilai tiga ratus lima puluh enam juta, sembilan ratus tujuh puluh lima ribu,empat ratus rupiah.

Karenanya, salah satu masyarakat mengadukan kasus ini ke pihak berwajib.

Ketiga oknum tersebut adalah AS sebagai direktur, YW adalah sekretaris dan SW sebagai bendahara. 

Ketiga oknum itu mengakui perbuatannya, dihadapan Penghulu Pinang Sebatang Timur, dan Bapekam.

Ketiganya mengakui mengambil uang kas BUMKAM dengan dalih meminjam, dan  menggunakan identitas orang lain. Nilai pinjaman Rp 356.975.400,- (tiga ratus lima puluh enam juta, sembilan ratus tujuh lima ribu empat ratus rupiah). 

Sebelumnya, Pemerintah Desa melakukan rapat internal bersama pengawas BUMKAM yakni Badan Pemusyawaratan Kampung atau BAPEKAM, dan Pendamping Desa. Hasil pertemuan internal pun, dilaporkan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau DPMK Kabupaten Siak. 

Modus penggelapan yang dilakukan oknum, yakni membuat permohonan pinjaman Fiktif. Ketiga oknum itu bekerjasama memalsukan sejumlah tandatangan, untuk permohonan pinjaman mengatasnamakan masyarakat.

Jumlah pinjaman fiktif yang digerus ketiga oknum yakni AS sebagai direktur senilai Rp. 108.537.000, SW sebagai bendahara senilai Rp. 118.801.000, YW sebagai sekretaris senilai Rp. 129.619.400.

Komentar Via Facebook :