Tansi Sitorus jelaskan SKT yang diterbitkan bukanlah  surat keterangan tanah tapi surat keterangan garap, menggarap, dan tidak berlaku untuk mengurus SHM

Warga Ditangkap di Lahan TNTN, Tulisan "Kami Anti TNTN UUD  Pasal 30" Bentuk Protes Kepada Heru Kepala Balai

Warga Ditangkap di Lahan TNTN, Tulisan "Kami Anti TNTN UUD  Pasal 30" Bentuk Protes Kepada Heru Kepala Balai

CYBER88 I Pelalawan - Berbagai aksi protes yang dilakukan warga yang diduga sebagai perambah kawasan hutan lindung di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Desa Airhitam Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, nyaris bentrok terhadap para petugas Balai TNTN.

Informasi yang dirangkum dari sejumlah warga setempat, Kamis (29/09/22) bahwa warga tidak terima dengan larangan untuk tidak menggarap lahan mereka, dengan alasan pihaknya telah memiliki surat garapan untuk mengolah.

Disebutkan dari penangkapan sejumlah warga terungkap, bahwa Purnomo salah seorang warga yang ditangkap petugas BTNTN, mengungkapkan Kepada petugas TNTN, bahwa Kepala Desa (Kades) Air Hitam di Pelalawan menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) yang dimilikinya dikawasan itu 

Sementara Kades Airhitam Tansi Sitorus ketika dihubungi CYBER88, via WhatsApp nya, mengaku, mengeluarkan Surat Keterangan garapan. Namun surat garapan bukan SKT tetapi hanya berupa surat keterangan garap lahan.

Sitorus menjelaskan SKT yang diterbitkan, bukanlah  surat keterangan tanah tapi surat keterangan garap, menggarap, dan tidak berlaku untuk mengurus SHM. 

"Surat keterangan garapan tanah ini, bertujuan sebagai pendataan untuk mengetahui siapa saja yang berkebun di lahan yang masuk dalam kawasan TNT tersebut, Dan juga bertujuan sebagai syarat awal dalam UU CK," jelas Kades itu,

Disebutkan, bila nanti ada konsekuensi hukum akibat berkebun di taman Nasional Tesso Nilo tersebut, maka akan dikenakan pada yang menggarap.

"Jadi penggarap lahan semua terdata sebagai langkah antisipasi bila terjadi karhutla, akan cepat diketahui siapa penggarap yang harus bertanggung jawab," kata Tansi Sitorus, seraya menambahkan, bahwa apa yang dilaporkan Kepala Balai TNTN itu bukanlah hutan, tetapi sudah ada tanaman sawit warga, dan sebatas membuat surat garapan. 

Sebelumnya, disebutkan bahwa kepala Balai Heru mengirimkan surat untuk meminta menghentikan dan mencabut kembali SKT yang dikeluarkan Kepala Desa Airhitam Ukui.

Baru-baru ini, akibat pro kontra garapan di lahan TNTN, Ratusan Massa diduga perambah hutan melakukan aksi protes dengan  mencoret dinding kantor seksi pengelola wilayah (SPW) 1 Balai TNTN di Desa Lubuk Kembang Bunga Ukui. 

Dalam orasinya, para aksi menuliskan "Kami Anti TNTN - UUD Pasal 30," Kepala Balai Cabut Laporan mu, Kalo tidak Kepalamu, kami cabut", itulah kemarahan warga, atas tidak tegasnya tapal batas TNTN, dan pembiaran selama ini, dimana selalu kelas Teri yang ditangkap, dan Kakapnya bebas.

Komentar Via Facebook :