Majelis Hakim Kabulkan Permintaan LPPHI Untuk Sidang Lapangan, PH PT Chevron Keberatan

Majelis Hakim Kabulkan Permintaan LPPHI Untuk Sidang Lapangan, PH PT Chevron Keberatan

CYBER88 | Pekanbaru - Sidang gugatan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Blok Rokan yang sudah memasuki 16 bulan antara Penggugat (P) dari tim Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) dan Tergugat I PT CPI(TI), Tergugat II SKK Migas (T2), Tergugat III Kementrian LHK (TIII) dan Tergugat IV Dinas LHK (IV) di PN Pekanbaru dimana Tim LPPHI dan SKK Migas mengajukan Bukti Tambahan. Selasa, (27/09/22).

Perkara Gugatan Lingkungan Hidup ini tercatat disidangkan di PN Pekanbaru dengan Nomor 150/PDT.G/LH/2021/PN.Pbr. Gugatan terdaftar pada 6 Juli 2021. Sidang dipimpin Hakim Ketua DR Dahlan SH MH.

Sementara Tim Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) menurunkan empat kuasa hukum dalam persidangan tersebut yakni Josua Hutauruk, S.H., Tommy Freddy Manungkalit, S.H., Supriadi Bone, S.H, C.L.A., Muhammad Amin S.H., ketiganya tergabung dalam Tim Hukum LPPHI.

Setelah Penggugat dan Tergugat III selesai mengajukan Bukti Tambahan kehadapan Majelis Hakim, Supriadi Bone mengajukan ke Majelis Hakim untuk diadakannya Pemeriksaan Setempat (PS).

Namun kejadian menggelitik diluar nalar terjadi dimana Kuasa Hukum dari Tergugat I keberatan diadakan PS dan langsung mengeluarkan Surat Tertulis atas keberatan sementara Tim LPPHI baru mengajukan PS secara lisan.

Kuasa Hukum Hutabarat menyatakan keberatan adanya PS dengan dalih PT Chevron sudah beralih ke Pertamina Hulu Rokan (PHR), namun Ketua Majelis Dahlan menanggapi pernyataan Hutabarat bahwa gugatan ini berjalan jauh sebelum adanya peralihan CPI ke PHR sehingga Kuasa Hukum Tergugat I mengangguk diam.

"Jadi sah sah saja Penggugat mengajukan PS dan sah saja Tergugat keberatan, namun pembuktian lapangan bisa terjawab siapa salah siapa benar. Saya selaku ketua majelis menyetujui adanya sidang lapangan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan," ucap Ketua Dahlan.

Menanggapi pernyataan Hutabarat, Josua Hutauruk selaku ketua Tim LPPHI mengatakan bahwa keberatan yang diajukan Tergugat I tidak memiliki dasar hukum dan tidak tahu bagaimana ber acara dalam sidang Perdata.

"Tim Penggugat baru mau mengajukan PS (Pemeriksaan Setempat) secara lisan, tim Tergugat dari PT CPI sudah mengajukan keberatan melalui Surat Tertulis yang tampak beberapa lembar diajukan ke majelis hakim. Karena berdasarkan hukum itu suatu keadaan pembuktian fakta dari lapangan. Dan ternyata Tergugat 3 juga mengajukan PS. Tergugat PT Chevron ini mengerti Hukum Acara Perdata? Atau ini upaya ketakutan dari Tergugat I?" Ujar Josua Hutauruk yang juga Ketua dari Tim Penggugat LPPPHI.

Selain Tergugat I PT CPI, Tergugat II SKK Migas juga ajukan PS sesuai versi mereka. Sidang ditutup dan dilanjutkan pada Selasa mendatang dimana T2 mengajukan Bukti Tambahan.

Di akhir sidang, Ketua Majelis Dahlan menyampaikan akan melakukan PS sesuai permintaan Penggugat di beberapa titik wilayah Blok Rokan.

Komentar Via Facebook :