Puncak Peringatan Hari Pers Nasional, presiden sebut Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial

Joko Widodo : Isu Utama Dunia Pers Saat Ini Bukan Lagi Mengenai Kebebasan Pers, Melainkan Pemberitaan Yang Bertanggung Jawab

CYBER88 | Deli Serdang - "Atas nama pemerintah, masyarakat, bangsa dan negara, saya menyampaikan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di mana pun berada," ucap Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (09/02/23). 

Kepada seluruh insan pers nasional,
presiden juga mengucapkan terima kasih dimana dalam masa situasi covid 19, insan pers tetap dan terus bekerja menyampaikan informasi sehingga membangun optimisme dan harapan masyarakat agar tetap tangguh dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

"Semenjak menjadi walikota, menjadi gubernur dan menjadi presiden, dimana dalam perjalanan saya ke  kampung-kampung ,ngelunyang ngeluntung ke pasar dan ke desa-desa bersama rekan-rekan wartawan dan terbukti insan pers telah membuka harapan baru bagi masyarakat Indonesia  yaitu orang biasa seperti saya bisa menjadi presiden," yang kemudian ucapan itu disambut dengan gemuruh tepuk tangan oleh seluruh hadirin.

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa saat ini dunia pers sedang tidak baik-baik saja. Presiden menilai, isu utama dunia pers saat ini bukan lagi mengenai kebebasan pers melainkan pemberitaan yang bertanggung jawab.

Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. "Semua orang bebas membuat berita. Sekarang ini masalah yang utama, menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab," ucap  Presiden.
 
Presiden menyebutkan, saat ini masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI). Media konvensional yang beredaksi pun menjadi semakin terdesak dalam peta pemberitaan.

“Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional sekarang ini banyak sekali, dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita,” ujarnya.

Selanjutnya kata Presiden, adalah keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat dimana saat ini sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. 

"Artinya Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus, larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita," ujarnya.

Kemudian Presiden juga mengatakan kedaulatan dan keamanan data dalam negeri yang harus menjadi perhatian bersama. Presiden memandang data sebagai new oil yang harganya tak terhingga. Presiden pun mengingatkan agar semua pihak mewaspadai pemanfaatan algoritma bagi masyarakat.

“Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat, ini yang kita semua harus hati-hati. Hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini,” ucapnya.

Untuk itu, Presiden mendorong penyelesaian dua Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Rancangan Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk mendukung Jurnalisme Berkualitas serta Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

“Untuk itu saya meminta kepada semua pihak, kepada pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan pengusaha swasta,lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung keberadaan media arus utama. Namun media massa tidak boleh dibiarkan  berjalan sendiri, pemerintah dan seluruh pemangkuan kepentingan harus memberikan dukungan," pungkas presiden Jokowi.