Koordinaror LAKSI: Kami Berharap Semua Pihak Bisa Memahami Keputusan KPK dan Tidak Ikut Berpolemik

CYBER88.CO.ID --  Jagat media sosial saat ini tengah diramaikan oleh adanya polemik antara KPK dengan Brigjen Endar yang dipicu oleh adanya pencopotan perwira tinggi Polri yang sejak 14 April 2020 menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. 

Kini KPK sudah tidak lagi  mengajukan masa  perpanjangan Endar,  akan tetapi sebagai apresiasi atas pengabdiannya maka KPK juga mengajukan promosi jabatan untuk Direktur Penyelidikan di Polri.

Menyikapi hal ini Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi dalam rilisnya mengatakan bahwa apa yang telah diputuskan oleh KPK sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

Menurut Azmi,  KPK mengambil keputusan tersebut dengan dasar masa penugasan dari Polri kepada Endar di KPK telah habis per 31 Maret 2023. 

"Dengan adanya perbedaan pandangan ini maka kami meminta agar publik dan elit politik untuk tidak ikut campur dalam mengomentari  polemik ini sehingga tidak ikut memperkeruh situasi. 

Kami juga sangat menyayangkan adanya tuntutan dari berbagai pihak yang meminta agar ketua KPK mundur dari jabatannya. Karena 
"Seruan seperti itu tidak sehat. Terus terang, kerugian besar untuk Indonesia jika ketua KPK Firli Bahuri dijatuhkan atas dasar yang tidak mendasar dan substansi," Kata Azmi. 

Menurut kami pihak KPK sudah berada pada posisi yang benar terkait masalah ini, yakni merujuk dengan aturan yang berlaku di KPK. Oleh karena itu para pihak dapat menerima keputusan KPK secara biijaksana. Dan tidak terpancing oleh narasi yang di framing oleh pihak ketiga yang berniat menunggangi polemik  ini. 

Kami sangat menyayangkan adanya pihak ketiga sering kali membuat pernyataan yang blunder dalam mengomentari KPK, sehingga selalu saja menyalahkan KPK dalam berbagai kondisi tanpa mau menyimak dan menerima penjelasan dari KPK secara utuh.

Kami sangat menyayangkan adanya aksi demontrasi yang dilakukan oleh kelompok  mahasiswa untuk  menuntut mundur ketua KPK, sebab hal itu dapat di tunggangi oleh kepentingan tertentu, sudah seharusnya mahasiswa yang melakukan aksi demontrasi paham dan  memperhatikan substansi permasalahan yang ingin diperjuangkan, sehingga tidak terkesan asal demonstrasi. Aksi yang menuntut mundur ketua KPK terkesan tidak independen dan tidak objektif, oleh karena itu  jangan terjebak dalam framing di media untuk menyudutkan KPK yang pada ahirnya dapat merugikan semua pihak," Papar Azmi. (*)