Proyek BPJN Terkesan Bobrok, Komisi III DPRD Provinsi Minta Satker dan PPK Jangan Hanya Duduk Manis di Kantor

CYBER88 | Sulawesi Tengah - Ruas Jalan Togolu, Malei, Uekuli, Marowo dan Ampana, setiap tahunnya mendapat alokasi anggaran puluhan milyar dari APBN melalui Kementerian PUPR, pada tahun 2023 telah di gelontorkan anggaran sebesar Rp.35,363.486.000,- Melalui Paket Preservasi. Selasa 16/5/2023

Dari nilai pagu (Rp.35,363.486.000,-) PT.KARYA ANUNTOLUFU melalukan penawaran sebesar Rp,34.148.958.000, yang mana jika di persentasekan hanya sekitar 3,4 persen (Rp.1.242.528.000)

Fakta yang di temukan di lapangan, sebagaimana yang di lansir media ini pada edisi senin 15/5/2023) yang mana diduga kuat PT.KARYA ANUNTOLUFU melaksanakan pekerjaan tersebut secara serampangan

Hal itu terlihat dari pekerjaan berupa timbunan yang di gunakan bercampur tanah, pekerjaan pasangan batu retak belum dikerjakan, penanganan longsoran bawah tanah berupa pemasangan tiang pancang yang diduga tidak sesuai spek, yang mengakibatkan tiang pancangnya terlihat tidak beraturan

Diduga setelah mendapat teguran keras dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulteng Arief Syarif Hidayat, melalui Kepala Satuan Kerja (Ka.Satker) Wilayah III DIAN MAULANA dan PPK 3.1 HAYATUL JADID

Tepatnya pada senin 15/5/2023 sekitar pukul 17.56 wita, Iksan selaku General Superintendent (GS) mengirimkan foto dan video berupa pembersihan material timbunan dan pekerjaan pemasangan tiang pancang, yang diduga hasil pekerjaan yang menyimpang dari spek, kepada wartawan media ini

Menanggapi pemberitaan media ini edisi 15/5/2023 dengan judul "Kepala BPJN Meradang,Proyek Preservasi Jalan Dikerjakan Serampangan" Anggota DPRD Provinsi Sulteng, Muhaimin Yunus Hadi ikut geram setelah mengetahui proyek yang berada di daerah pemilihanya (Poso dan Ampana) diduga dikerjakan secara serampangan.

Pertama, kami mengapresiasi gerakan cepat dari Kepala BPJN Sulteng, atas tindak lanjut dugaan ketidak beresan pada proyak BPJN, hal itu membuktikan beliau (Kepala BPJN) benar-benar mau membagun dan punya tanggung jawab.

Kami berharap kepada aparat penegak hukum segera lakukan audit dan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung di lapangan, baik itu Satker, PPK Pelaksana, PPK Pengawasan dan pihak Kontraktor pelaksana

Hal itu diduga telah terjadi perbuatan yang merugikan keuangan negara, terbukti, pihak kontraktor telah melakukan pergantian dan perbaikan hasil pekerjaan yang diduga menyimpang dari Speck (Timbunan dan tiang pancang).

Terkait statemen dari PPK 3.1, yang mana pasangan batu penahan longsoran yang telah rusak, katanya pihak kontraktor sudah beberapa kali memperbaiki namun tetap rusak, menurut kami oknum PPK tersebut tidak bertanggung jawab atas tugas yang di embannya

Kami berharap kepada Kepala BPJN Sulteng agar mengintruksikan kepada Kepala Satuan Kerja, PPK pelaksana dan PPK Pengawasan, jangan hanya duduk manis diruangan yang ber-AC dan seharusnya sering-sering turun kelokasi proyek.

Sebab jika ada Satker dan PPK di lapangan maka kontraktor pelaksana tidak bekerja serampangan, namun jika saat itu memang ada mereka (Satker dan PPK) di lapangan, berati patut di duga terjadi persikongkolan jahat.

Tegas Muhaimin, yang saat ini duduk di komisi III DPRD Provinsi Sulteng, yang juga akan bertarung menuju DPR RI melalui Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sulteng, melalui telepon via WhatsApp pada selasa 16/5/2023.