Pembangunan TPT di Desa Bojoasri Dipertanyakan Warga, Camat Kalitengah: Dana Desa tahun 2024 yang Dibangunkan di Tahun 2023 Tidak Ada Dasar Hukumnya

CYBER88 | Lamongan, - Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang ada di dusun Pandantoyo Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan menjadi pertanyaan masyarakat. Pasalnya, biaya pembangunanTPT tersebut tidak diketahui dari mana sumber dananya apalagi volume dan lainnya lantaran di lokasi kegiatan tak ada papan informasi proyek yang merupakan wujud transparansi pemerintah kepada masyarakat, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tak hanya itu, pekerjaan di desa yang semestinya dilaksanakan secara swakelola oleh warga setempat, dalam pekerjaan tersebut digarap oleh warga dari luar Desa Bojoasri.

Hal tersebut diakui oleh salah satu pekerja saat awak media manyambangi lokasi kegiatan pembangunan.

Pekerja tersebut mengatakan bahwa para pekerja yang tengah melakukan pembangunan TPT tersebut bukanlah warga Desa Bojoasri melainkan warga Desa Blajo.

"Semuanya warga Desa Blajo mas, untuk tingginya sekitar 3 M, dan panjangnya sekitar 40 M lebih. Sedangkan untuk campuran semen dan pasir, 1 banding 8, yang borong itu pak Haji Sukur mas, ini termasuk pekerjaan Desa."katanya, Kamis (12/10).

Agus Sekretaris Desa Bojoasri saat dikonfirmasi media ini di kantor desa setempat mengatakan bahwa pembangunan tersebut menggunakan Dana Desa Tahun 2024.

Terkait pekerja dari luar desa, Sekdes menampik hal tersebut dan mengatakan pekerjanya adalah warga Desa sendiri.

"TPT yang di dusun Pandantoyo yang sekarang dikerjakan oleh Haji Sukur menggunakan Dana Desa tahun 2024, iku dihutangi dulu mas soale kuat dananya, kalau saya apa kata Timlak nya. Itu yang mengerjakan orang desa sini sendiri, yang pekerja dari Desa Blajo sini hanya satu atau dua orang mas." Ujarnya. Kamis (12/10).

Disinggung soal pembangunan yang menggunakan Dana Desa Tahun 2024, menurutnya di perbolehkan asalkan ada uang.

"Boleh... nggak apa-apa yang penting hasil dari RKP kemarin, dari BPD juga setuju nggak masalah kan, yang penting kita punya uang. Seumpama Timlak dananya sekian hasil RKP itu yang dikerjakan. Disini itu mas kondisinya banjir, mumpung kemarau Timlaknya uang ya nggak apa-apa dikerjakan, yang penting ada foto berita acara mulai 0% semuanya ada. Pihak kecamatan juga kemarin bilang oke." Ucapnya.

Sementara, Akhsanudin, Kepala Desa Bojoasri, menyampaikan hal yang berbeda dengan Sekdes. Menurutnya, pekerjaan tersebut dibiayai dengan PADes (Penghasilan Asli Desa).

"Bukan anggaran tahun 2024, namun PAD (Pendapatan Asli Desa)." Katanya singkat melalui WhatsApp, Senin (11/12).

Namun, Ketika ditanya soal berapa Anggaran pembangunan tersebut tidak menjawab.

Menyikapi hal tersebut, Nurul Misbah, Camat Kalitengah ketika dikonfirmasi media ini di kantornya mengatakan bahwa anggaran Dana Desa tahun 2024 yang dibangun pada tahun 2023 tidak ada dasar hukumnya.

"Didalam petunjuknya dan sudah saya sampaikan kepada para Kepala Desa, untuk pembangunan dalam waktu satu tahun itu kan harus masuk dalam APBDes. Katakanlah APBDes tahun 2023 otomatis mulai Januari sampai bulan Desember. Kalau dibangun Anggaran tahun 2024 tapi di bangun dalam tahun 2023 itu kan berarti tidak ada dasar hukumnya." Jelasnya, Senin (11/12).

Ia juga menambahkan, "yang dinamakan pembangunan itu kan ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Nah perencanaan kan dimusyawarahkan pada saat Musrenbang, apa saja yang akan dibangun dan dimasukkan dalam APBDes semuanya disampaikan pada saat Musrenbang. Nah kalau Anggaran 2024 tidak ada didalam APBDes berarti kan melanggar aturan."

"Jadi, tidak ada landasan hukumnya jika Anggaran Dana Desa tahun 2024 dibangunkan tahun 2023. Menurut saya ya dilihat saja dulu informasinya. Kalau itu memang dibangunkan dari dana PAD ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya lebih baik langsung ketemu dengan pak kades biar jelas informasinya." Pungkasnya.