PWRI Bogor Raya Desak Polres Depok Segera Usut Kekerasan terhadap Jurnalis

PWRI Bogor Raya

CYBR88 | BOGOR — Ketua PWRI Bogor Raya, Rohmat Selamat, SH., M.Kn., mendesak Polres Metro Depok segera menuntaskan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di wilayah hukumnya. Ia menilai lambannya penegakan hukum hanya akan memperlihatkan lemahnya komitmen negara dalam melindungi pilar demokrasi.

Rohmat menegaskan, kekerasan terhadap jurnalis bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan pelanggaran serius terhadap konstitusi dan prinsip kebebasan pers.

"Negara yang membiarkan wartawan diserang, sama saja membiarkan kegelapan menutupi ruang publik. Ini ancaman terhadap demokrasi," ujarnya, Minggu (5/10/2025).

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin kebebasan dan keamanan jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Oleh karena itu, setiap bentuk intimidasi atau kekerasan fisik terhadap wartawan harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

PWRI Bogor Raya, lanjut Rohmat, menuntut Kapolres Metro Depok untuk menegakkan hukum secara terbuka dan profesional.

"Polisi harus membuktikan bahwa mereka berdiri di pihak kebenaran, bukan menjadi tameng bagi pelaku kekerasan," tegasnya.

Pengacara muda yang dikenal peduli terhadap isu sosial ini menambahkan, kegagalan kepolisian dalam menangani kasus tersebut secara transparan akan memperlemah kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

"Kredibilitas kepolisian dipertaruhkan di sini. Publik menunggu bukti, bukan sekadar janji," bebernya.

Ketua PWRI Bogor Raya itu menekankan, perlindungan terhadap jurnalis sejatinya bukan hanya persoalan profesi, melainkan bagian dari hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

"Ketika jurnalis dibungkam, maka rakyat kehilangan suara dan negara kehilangan arah," ujarnya tajam.

Rohmat juga menyerukan agar kasus ini dijadikan momentum untuk memperkuat budaya hukum yang adil dan beradab di lingkungan kepolisian. Ia menegaskan, kekerasan terhadap wartawan tidak boleh lagi menjadi pola berulang yang dibiarkan tanpa sanksi.

"Ini ujian moral bagi Polres Metro Depok. Jika aparat gagal menegakkan keadilan, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tapi juga martabat hukum itu sendiri," tutupnya dengan nada tegas.