Impor 105 Ribu Mobil untuk Koperasi Merah Putih Diprotes, Industri Dalam Negeri Diminta Diprioritaskan

.CYBER88 | KLATEN — Rencana pemerintah mengimpor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menuai kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut berpotensi melemahkan industri otomotif nasional serta mengurangi peluang penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.

Pengusaha sekaligus penggagas mobil nasional, H. Sukiyat, meminta pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan lebih memprioritaskan produksi kendaraan rakitan dalam negeri. Menurutnya, industri otomotif nasional memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional koperasi desa dalam jumlah besar.

Senada dengan itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) juga mengimbau pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan impor Completely Built Up (CBU). Kadin menilai langkah tersebut berisiko mematikan industri otomotif nasional dan tidak memberikan dampak optimal terhadap perputaran ekonomi lokal.

Pandangan serupa disampaikan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Asosiasi ini menyatakan bahwa kapasitas produksi otomotif nasional dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional Koperasi Merah Putih, sehingga pemerintah diharapkan memberi ruang bagi industri dalam negeri untuk berpartisipasi.

Rencana impor tersebut dikabarkan akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, dengan total 70.000 unit kendaraan dari Tata Motors dan 35.000 unit dari Mahindra. Nilai keseluruhan impor disebut mencapai sekitar Rp24,66 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Junaedi Mulyono, turut menyayangkan rencana tersebut. Ia menegaskan bahwa penggunaan kendaraan rakitan dalam negeri akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk penyerapan tenaga kerja serta penggunaan komponen dan suku cadang lokal.

Kritik juga datang dari sejumlah anggota Komisi VI DPR RI yang menilai kebijakan impor ini kurang sejalan dengan semangat penguatan industri nasional dan pemberdayaan ekonomi desa.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri dirancang sebagai inisiatif untuk memperkuat ekonomi pedesaan dengan target menjangkau 70–80 ribu desa, termasuk melalui dukungan sarana distribusi dan operasional. Karena itu, berbagai pihak berharap kebijakan pengadaan kendaraan dapat selaras dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi nasional dan optimalisasi produksi dalam negeri. (Agus STP)