Ketua GRANAT Kampar Tantang Bupati dan DPRD: Jika Serius Perangi Narkoba, Buktikan dengan Tes Urine Massal Tanpa Pengecualian

CYBER88 | KAMPAR – Ketua DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Kabupaten Kampar, H. Juswari Umar Said, SH., MH., melontarkan kritik keras sekaligus tantangan terbuka kepada Bupati Kampar, pimpinan DPRD, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kampar agar tidak menjadikan perang terhadap narkoba sekadar jargon, seremoni, atau bahan pidato belaka.

Menurut Juswari, komitmen pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti pada spanduk, apel, imbauan, dan pernyataan normatif di ruang publik. Ia menegaskan, jika pemerintah daerah dan lembaga legislatif benar-benar serius ingin membersihkan Kampar dari ancaman narkotika, maka langkah pertama yang wajib dilakukan adalah menggelar tes urine massal, mendadak, berkala, dan tanpa pandang bulu terhadap seluruh unsur pemerintahan serta legislatif.

Karena itu, Juswari mendesak agar Bupati Kampar segera memerintahkan tes urine menyeluruh terhadap seluruh ASN, pejabat, pegawai BUMD, hingga pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kampar, termasuk kepala daerah dan unsur pimpinan daerah sendiri.

“Kalau perang terhadap narkoba memang serius, jangan berhenti di slogan. Bupati harus berani memerintahkan tes urine untuk semua, mulai dari dirinya sendiri, Wakil Bupati, Sekda, seluruh pejabat, ASN, pegawai BUMD, sampai pimpinan dan anggota DPRD. Tidak boleh ada yang kebal, tidak boleh ada yang disembunyikan, dan tidak boleh ada pengecualian,” tegas Juswari.

Ia menilai, pemberantasan narkoba justru harus dimulai dari lingkungan kekuasaan. Sebab, aparatur pemerintahan dan para wakil rakyat adalah pihak yang diberi amanah oleh masyarakat untuk menjaga marwah lembaga, menegakkan integritas, dan menjadi contoh dalam kehidupan publik.

“Jangan rakyat kecil terus yang diawasi, diperiksa, dan disorot, sementara para pejabat dan pemegang jabatan publik seolah steril dari pengawasan. Kalau pemerintah dan DPRD merasa bersih, tunjukkan keberanian itu dengan tes urine terbuka. Jangan hanya berani bicara keras ke luar, tetapi tidak berani memeriksa lingkungan sendiri,” ujarnya.

Juswari menegaskan bahwa tes urine bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk pengawasan konkret dan ukuran moral untuk melihat sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dan DPRD dalam memerangi narkoba. Menurutnya, keberanian menjalani tes urine adalah bukti paling sederhana bahwa pejabat publik tidak hanya pandai mengeluarkan pernyataan, tetapi juga siap mempertanggungjawabkan integritasnya di hadapan rakyat.

“Jangan sampai perang terhadap narkoba hanya tajam kepada masyarakat bawah, tetapi tumpul ketika menyentuh pejabat, birokrasi, dan wakil rakyat. Kalau benar ingin bersih, periksa semua. Kalau tidak berani diperiksa, publik berhak curiga ada yang sedang ditutupi,” katanya.

Ia juga meminta agar tes urine dilaksanakan secara mendadak, berkala, transparan, dan melibatkan instansi berwenang agar hasilnya objektif, akuntabel, dan tidak menjadi sekadar formalitas yang kehilangan makna.

Menurut Juswari, langkah tersebut bukan semata untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai bentuk pencegahan dini, penguatan pengawasan internal, dan pembuktian bahwa perang melawan narkoba benar-benar dimulai dari tubuh pemerintahan sendiri.

“Kami di GRANAT tidak ingin pemberantasan narkoba hanya menjadi panggung pencitraan dan konsumsi seremoni tahunan. Masyarakat menunggu keberanian nyata para pemimpin daerah. Kalau Bupati, pimpinan DPRD, dan seluruh anggota DPRD berani menjalani tes urine tanpa pengecualian, itu baru bukti komitmen. Tapi kalau tidak, maka wajar publik mempertanyakan: apakah perang terhadap narkoba ini sungguh-sungguh, atau hanya slogan politik belaka?” pungkasnya.