Musda Golkar Purwakarta Tanggal 6 Agustus, Mendadak Dimundurkan

CYBER88 | PURWAKARTA — Kabar mengejutkan kembali datang dari tubuh DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta. Jadwal Musyawarah Daerah (Musda) yang telah ditetapkan panitia pelaksana untuk digelar pada 6 Agustus 2026, mendadak dimundurkan tanpa penjelasan yang jelas.
 
Keputusan penundaan ini sontak memicu gelombang pertanyaan besar di kalangan kader maupun simpatisan: Mengapa mendadak diundur? Padahal rapat pleno telah digelar, panitia telah dibentuk, dan seluruh perangkat Musda telah disepakati.
 
Bukan rahasia lagi, penundaan ini terjadi di tengah badai besar yang sedang melanda internal Golkar Purwakarta. Kasus berat menimpa Sekretaris DPD, DRP, yang telah divonis bersalah oleh Dewan Etik DPP Partai Golkar atas tuduhan tindakan asusila dan penipuan, serta dijatuhi sanksi pembebastugasan selama empat tahun. Kini dua pelapor — Nina Rahmayani dan Naola Sansabila — telah mendatangi DPD Golkar Jawa Barat untuk menuntut eksekusi putusan tersebut.
 
Kegaduhan ini memunculkan dugaan kuat: apakah penundaan Musda berkaitan erat dengan kasus yang melibatkan DRP? Apakah ada pihak-pihak tertentu yang merasa terancam jika Musda tetap berjalan sesuai jadwal, sehingga dengan segala cara harus dimundurkan?
 
Kader-kader di akar rumput mulai bersuara lantang: "Jangan sampai penundaan ini adalah permainan waktu untuk melindungi seseorang yang sudah dinyatakan bersalah oleh Dewan Etik DPP."
 
Publik pun bertanya-tanya:
 
- Apakah panitia takut kasus DRP meledak di forum Musda?
​
- Apakah ada upaya mengulur waktu agar putusan sanksi tidak sempat dieksekusi sebelum pemilihan ketua baru?
​
- Apakah ada kekuatan tersembunyi yang berusaha mengatur siapa yang berhak maju dan siapa yang harus mundur?
 
Hingga berita ini diturunkan, panitia pelaksana Musda belum memberikan alasan resmi yang memuaskan kepada kader maupun publik. Keheningan panitia justru semakin menebalkan dugaan bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi di balik layar.
 
Jika Musda yang sudah dijadwalkan rapi saja bisa diubah sesuka hati tanpa alasan transparan, maka wajar jika muncul pertanyaan: Apakah Golkar Purwakarta masih menjunjung tinggi aturan partai? Atau justru aturan itu bisa dibengkokkan demi kepentingan segelintir orang?
 
Kini seluruh mata tertuju kepada Panitia Pelaksana Musda dan DPD Golkar Jawa Barat. Mundurnya jadwal Musda bukan sekadar penundaan acara — melainkan ujian kepercayaan terhadap integritas dan keberanian menegakkan keadilan di dalam tubuh Partai Golkar itu sendiri. (RM)