Selain Pulau Igim, Pulau lain di Raja Ampat Juga Dicaplok Daerah Tetangga, BPPD Raja Ampat Tidak Tinggal Diam

Ketua BPPD Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit,SH

CYBER88.CO.ID | Papu Barat - Menanggapi persoalan yang terjadi di kawasan perbatasan antara kabupaten Raja Ampat dan wilayah kabupaten Sorong, maka perlu ada sinergitas program antara Badan pengelola perbatas daerah (BPPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Raja Ampat.

Hal itu ditekankan oleh kepala BPPD Kabupaten Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit,SH saat dijumpai media ini di Waisai, “kamis (2/7) kemarin.

Menurut Mohliyat, untuk memperkuat klaim daerah atas pulau-pulau di setiap wilayah perbatasan, maka perlu untuk mendorong pembangunan di kawasan perbatasan.

Selain itu kata Mayalibit, sebagian besar wilayah yang dicaplok oleh daerah tetangga ini rata-rata memiliki sumberdaya alam (SDA) serta sangat potensial disektor pariwisata.

Sehingga sinergitas program dari OPD terkait bersama Badan pengelola perbatas daerah untuk mendorong pembangunan di kawasan perbatasan merupakan langkah kongkrit.

"Hal ini jika didorong,maka selain pempertegas wilayah administrasi, juga memiliki`income terhadap daerah",terang Mayalibit.

Selain perihal tapal batas di pulau igim serta pulau-pulau lainya, dirinya juga menuturkan bahwa di pulau Boo distrik kofiau ini juga memiliki persolan yang perlu diperhatikan secara bijak.

Kata Mohliyat, Pulau Boo di distrik kofiau adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan provinsi Maluku utara tepatnya di salah satu kabupaten di daratan Halmahera.

"Ini nanti kita akan bersengketa, karena nelayan dari sana banyak sudah masuk di Pulau Boo, ini nanti akan ribut, makanya kami antisipasi itu sehingga adakan pemetaan dan pemasangan patok"bebernya.

Lebih lanjut dijelaskan,sesuai dengan Nomenklatur Badan pengelola perbatasan (BPPD), serta berdasarkan struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) bahwa BPPD memiliki fungsi pokok untuk melakukan penataan, pengawasan dan monitoring terhadap kawasan-kawasan perbatasan.

"Tentunya kawasan-kawasan perbatasan daerah,kalau perbatasan nasional adalah tanggung jawab negara, jadi jangan dibalik, kita lebih fokus ke batas negara akhirnya batas daerah kita rusak" kata Mayalibit.

Sehingga, lanjutnya (Mohliyat-red) sinergitas program antara badan pengelola perbatasa daerah dan OPD teknis sangatlah penting untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.

"Daerah-daerah yang diklaim semua memiliki cadangan minyak, contohnya pulau igim, pulau igim diklaim kabupaten Sorong karena memiliki cadangan SDA, minyak dan lain-lain, kalau igim tidak punya cadangan minyak mana ada yang klaim. Contoh juga sailolof. Sailolof dikalim karena punya cadangan minyak",demikian tutur Mohliyat.

Jurnalis: Awin J.Macap