Andri Sarankan Pj Bupati Karawang Oleh Sekda Karawang Dengan Berbagai Pertimbangan

CYBER88 | Karawang - Jadwal tahapan Pilkada serentak Tahun 2020 terus bergulir. Untuk masa pendaftaran calon saja hanya tinggal menghitung hari, yakni tanggal 4 - 6 September 2020, selanjutnya penetapan paslon tanggal 23 September 2020 dan pengambilan nomor urut paslon tanggal 24 September 2020, sementara untuk masa kampanye mulai tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020 mendatang.

Dengan majunya petahana, Bupati dan wakil bupati dikontestasi politik, tentu akan ada kekosongan jabatan serta kepemimpinan.

Menyikapi hal tersebut, pemerhati Politik dan Pemerintahan, Andri Kurniawan mengatakan bahwa,

"Tidak harus bingung soal kendali pemerintahan, karena nanti akan ada Penjabat dari Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), sebagaimana ketentuan aturan, calon petahana yang akan maju pada Pilkada, harus cuti selama masa kampanye, yakni selama 71 hari, dengan demikian, maka perlu adanya Pj Kepala Daerah untuk masing - masing daerah yang pemimpinnya menjadi peserta Pilkada Tahun ini." Jelas Andri kepada cyber88.co.id, Senin (24/08/2020).

Sambung Andri, masa cuti petahana yakni mulai 26 September hingga 5 Desember 2020, pasalnya pada 23 September penetapan pasangan calon, lalu 26 September mulai masa kampanye hingga 5 Desember. Itulah maka petahana harus cuti," ucap dia. 

Berhubung di Karawang Bupati dan wakilnya sama - sama maju Pilkada, maka harus ada Pj dari Pejabat Tinggi Pratama Eseloneringnya setingkat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota atau setingkat Kepala Dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Kecuali salah satu diantaranya tidak maju kembali, bisa Bupati memimpin terus, atau kalau wakilnya tidak maju, tentu Pj Bupati akan jatuh ke wakilnya.

Hemat saya, untuk Pj Bupati Karawang sebaiknya Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak perlu menunjuk Pj dari Kepala Dinas Pemprov Jabar, sebaiknya Sekda Karawang saja, toh sama - sama Pejabat Tinggi Pratama dan Eseloneringnya pun sama dengan Kepala Dinas di Pemprov, toh hal tersebut pernah terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat (Sumbar), yaitu pak Yendri To­mas.

Beliau selaku Sekda bisa jadi Pj Bupati, yang mendasari alasan saya menyarankan sekaligus meminta Pj Bupati Karawang agar Sekda Karawang, pertimbangannya adalah supaya tidak perlu ada proses adaptasi dulu, karena Sekda selaku Panglima ASN di Karawang, sudah dapat di pastikan sangat memahami segala sesuatunya soal Karawang, berbeda ketika mengambil Pj dari unsur birokrat Pemprov, tentu harus ada adaptasi terlebih dahulu. Pungkasnya (Hys)