Carut Marut Penyaluran Bansos Covid-19

CYBER88 | Bogor -- Menteri Sosial Juliari Batubara dalam beberapa pemberitaan mengakui persoalan-persoalan terkait bantuan sosial, Pembagian bansos corona di beberapa daerah juga terjadi carut marut, berantakan dan amburadul. Banyak orang miskin tak dapat, bahkan yang parahnaya lagi adanya pungli dan pemotongan.

Terkait hal tersebut, Cyber88.co.id melakukan penelusuran di wilayah kabupaten Bogor, yang kemudian menghimpun informasi dari beberapa sumber di lapangan.

Fakta yang cukup mencengangkan saat Cyber88 menemukan dugaan-dugaan adanyan upaya pemanfaatan program bantuan corona tersebut. Para pemangku kebijakan seakan memanfaatkan celah-celah agar dapat meraih pundi-pundi keuangan yang kalau dalam istilah adalah “Aji Mumpung”.

Salah satu willayah penelusuran Cyber88 adalah, Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat.

Di wilayah tersebut ditemukan bantuan yang diduga tidak tepat sasaran, pungutan liar, monopoli agen e-warung serta pemotongan yang dilakukan oleh para oknum pengurus.

Penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran salah satunya terjadi di wilayah RT3 RW5, dimana salah satu warga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, dengan kondisi ekonominya yang tergolong mapan, jadi penerima bansos dari Kemensos.

Sementara, banyak warga lain di sekitarnya yang dalam kondisi ekonomi lemah tidak mendapat bantuan apapun.

Miris sekali pihak ASN mendapat bantuan sosial dari pemerintah sementara masyarakat setempat yang keadaan ekonominya jauh di bawah ASN tersebut hanya menonton. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian para pemangku kebijakan.

"Alhamdulillah keluarga kami gak dapat bantuan apapun. Dari Presiden gak ada, dari Gibernur gak ada, dari Bupati gak ada dari Desa apalagi. Tapi tetangga saya yang PNS keluarga mampu malah dapet bantuan dari kemensos satu juta delapan ratus ribu", ungkap warga setempat yang identitasnya enggan dipublikasikan.

Dugaan pungutan liar terjadi saat bantuan Presiden (Banpres) diturunkan ke wilayah Desa Ciburuy beberapa waktu lalu.

Banpres tersebut berbentuk paket sembako untuk 600 KPM. Penerima manfaat mengaku pengelola Bansos mewajibkan kepada pengelola agar membayar 15 ribu rupiah dengan dalih untuk membayar ongkos truk kontainer yang mengangkut paket sembako.

Padahal penyaluran banpres seluruh biayanya sudah dicover oleh pemerintah pusat.

Diduga pungli yang dilakukan oknum penyalurbantuan itu demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya melalui permufakatan jahat.

Sementara itu potongan bantuan BLT DD terpantau terjadi di wilayah RT 03 TW 5 Perumahan Lido Permai Desa Ciburuy, dan diduga dilakukan oknum ketua RT, dengan dalih pemerataan atau subsidi silang bagi warga yang belum menerima bantuan.

Padahal, Bupati Bogor Ade Yasin telah menegaskan dalam surat edaranya bahwa potongan bansos dalam bentuk apapun dengan tujuam apapun tetap merupakan pelanggaran pidana.

"Saya menerima bantuan BLT DD sebesar dua ratus ribu dari ketua RT. Saat memberikan ketua RT bilang jangan bilang - bilang sama yang lain. Saya gak ngerti maksudnya apa", ungkap warga, sebut saja NN.

Sematara Sekcam Cigpmbong memberi saran melalui pesan singkat kepada Cynee88.co.id.

"Kepala Desa atau aparat Desa lainnya segera turun konfirmasi Dengan RT, supaya segera selesai. Saya berbaik sangka saja, mungkin terjadi komunikasi berbagai pihak yang tidak nyambung"singkatnya.