Diduga Ada Oknum Kepala Dinas Terlibat, Ini Hasil Temuan Bawaslu Raja Ampat

Ketua Bawaslu bersama salah satu komisioner saat konferensi pers

CYBER88 | Papu Barat -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat menggelar Konferensi pers terkait dengan hasil temuan pengawasan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat di Aula kantor Bawaslu Raja Ampat, Senin (7/9/2020).

Ketua Bawaslu Raja Ampat, Markus Rumsowek dalam Press Releasenya menyatakan, setidaknya terdapat beberapa temuan pelanggaran pada saat pihaknya melakukan pengawasan pendaftaran Calon Bupati Raja Ampat dan Wakil Bupati Raja Ampat pada sabtu (5/9) hari kemarin.

Adapun temuan pelanggaran tersebut yakni, Bawaslu menduga adanya keterlibatan Aparatur Negeri Sipil (ASN) sebanyak 11 Orang yang terdiri dari oknum Kepala Dinas, Guru SMK, tenaga kesehatan dan Kepala Kampung (Desa).

"Meskipun sudah ada memorandum of understanding (MoU) antara pemerintah daerah dan Bawaslu Raja Ampat tentang netralitas ASN," Kata Markus.

Dikatakan,pada saat pendaftaran pasangan AFU-ORI di KPUD Raja Ampat, Pihaknya juga menemukan adanya dugaan keterlibatan 112 pemilih dibawah umur dalam acara tersebut serta diduga adanya penggunaan mobil dinas jenis Hillux untuk mengangkut konsumsi.

Dimensi Protokol Kesehatan.

Selain adanya dugaan pelanggaran yang telah diuraikan sebelumnya, Bawaslu juga membeberkan bahwa, Himbauan Bawaslu belum sepenuhnya ditaati.

Hal tersebut, Kata Markus, dapat dilihat pada hasil pengawas di lapangan pada saat berlangsungnya acara tersebut.

"Berdasarkan jumlah massa yang hadir, Euforia dan arak-arakan serta diiringi dengan musik dan tarian adat".

Ketua Bawaslu juga mengaku, Pihaknya sudah melakukan langkah pencegahan sebelum yakni, dengan cara menyurati KPU Raja Ampat, Gabungan Partai Pengusung, tim sukses koalisi FOR4, Polres Raja Ampat, Dandim 1805/Raja Ampat.

Dijelaskan, Substansi dari langkah pencegahan Bawaslu tersebut agar disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumunan dan arak-arakan, tidak melibatkan anak-anak dan prmilih di bawah umur, tidak melibatkan ASN, TNI, Polri dalam tahapan pendaftaran pasangan bakal Calon KPU Raja Ampat.

Namun Otoritas Bawaslu menilai, berdasarkan hasil temuan di lapangan sebagian besar himbauan Bawaslu belum sepenuhnya dipatuhi.

Kaitanya dengan hal tersebut,menurut kajian Bawaslu bahwa,terdapat ketentuan pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

Terkait dengan temuan pelanggaran tersebut, ketua Bawaslu mengatakan, akan melimpahkannya kepada instansi masing agar bisa ditindak berdasarkan aturan di lembaganya. (A.M)