Cristina Ayelo: Otsus Bukan Untuk Semua Yang Datang Tinggal di Tanah Papua

Anggota MRP-PB, Cristina Ayelo SH.

CYBER88 | Papua Barat -- Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) laksanakan kunjungan kerja wilayah (Reses) di kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Rabu (19/8),waktu setempat.

Sebelumnya, pada Selasa (19/8) hari kemarin, MRP-PB telah melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah Raja Ampat, yang saat itu juga dihadiri oleh pimpinan OPD dilingkup pemerintah daerah.

Kali ini, MRP-PB kembali laksanakan rapat dengar pendapat dengan sejumlah masyarakat Raja Ampat di Aulah pertemuan penginapan Puyaka Mengge distrik kota Waisai, Raja Ampat.

Adapun Thema sentral yang diusung MRP-PB dalam reses kali ini yakni, "dalam rangka dengar pendapat masyarakat terkait eksistensi UU 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua".

Dalam pertemuan itu, nampak sejumlah usulan telah disampaikan oleh masyarakat kepada MRP-PB.Usulan tersebut berasal dari masyarakat adat, tokoh agama dan juga tokoh perempuan.

Anggota MRP-PB Christiana Ayelo SH, saat ditemui usai kegiatan itu menyatakan, usulan dari sejumlah elemen masyarakat itu akan dibahas pada pertemuan Akbar Minggu depan di kota Sorong.

"Mungkin Minggu depan ya, pertemuan tiga klaster di sorong. Kalau bicara usulan tadi, global. Kalau kita lihat dari perempuan tadi bahwa, ada empat perhatian besar yang harus diperhatikan oleh otsus".Jelas Cristina

Untuk diketahui, Cristina Ayelo merupakan salah satu anggota MRP-PB perwakilan Raja Ampat yang diusung melalui jalur Pogja perempuan.

Lebih lanjut kata Cristin, hal prinsip yang perlu di perhatikan dalam penggunaan anggaran Otsus yaitu, Pemberdayaan, kesehatan pendidikan dan juga infrastruktur.

Cristina mengungkapkan, usai pertemuan dengan pemerintah daerah pada Selasa hari kemarin, nampak terlihat anggaran Otsus banyak difokuskan pada pembangunan.

Dikatakan juga, kunjungan kerja MRP-PB di Raja Ampat ditenggarai oleh situasi dan pergolakan terkait isue penolakan Otsus jilid II di Papua.

Sebab itu, lanjutnya (Cristina -red), MRP-PB merasa penting untuk melakukan kunjungan dan mendengarkan aspirasi masyarakat dan juga pemerintah daerah.

Cristina menilai, Peran pemerintah daerah sangatlah penting, karena eksekutor dari anggaran Otsus adalah pemerintah.

"Bicara soal Otsus pemerintahlah bagian yang mengeksekusi ini, pertama dari keuangannya dan yang kedua adalah kebijakannya", terang Cristin.

Ia juga menilai, bahwa kebijakan untuk perempuan Papua yang ada di Raja Ampat sangat minim.

"Kita semua tahu bahwa, hadirnya Otsus itu bukan untuk semua orang yang datang tinggal di tanah Papua, Garis bawahi ini. Bukan untuk semua orang yang datang tinggal di tanah Papua", tegas Cristina menandaskan, (AJ.Macap)