Kanwil Kemenkumham Bantah Kejati Riau Terkait Bayi Tahanan Dibawa Kabur Sesuai Prosedur

Kasipenkum Kejati Riau Klaim Ambil Bayi Melalui Sepucuk Surat Merupakan Prosedur

Kasipenkum Kejati Riau Klaim Ambil Bayi Melalui Sepucuk Surat Merupakan Prosedur

CYBER88 | Pekanbaru - Kanwil Kemenkumham Riau Pujo Harianto melalui Kepala Divisi Lapas Maulidi Hilal angkat bicara terkait pernyataan Kasipenkum Kejati Riau Marvelious yang mengatakan pengambilan bayi tahanan melalui sepucuk surat tanpa sepengetahuan Orangtuanya merupakan prosedur penanganan tahanan Bayi pada Kamis (26/11/21) lalu. Selasa, (30/11/21).

Hilal mengatakan pengambilan bayi tahanan didasari surat tulisan tangan itu bukanlah sebuah prosedur sebagaimana yang disebut Kejati Riau dan mengaku heran melihat surat pengambilan bayi tahanan dengan dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Kasibinadik bertanda tangan sebagai saksi.

"Tidak, kami tidak mengeluarkan surat ini. Dan juga ada pihak Kejaksaan tanda tangan disini," kata Hilal di kantor Kemenkumham Riau.

Tak main main, Hilal juga mengungkapkan bahwa Lisbon Sirait ikut bersama JPU saat Elisabeth dan bayinya dibawa ke Lapas perempuan. "Kasibinadik Silviwanti terkesan dipaksa menandatangani surat itu," katanya.

"Menurut pengakuan teman-teman di Lapas Perempuan, bayi itu hanya sampai di halaman Lapas, waktu itu Ibu Silvi ingin pulang. Lalu dipaksa menandatangani," kata Hilal.

Saat ditanyakan siapa yang memaksa, Hilal sempat menjawab 'Ayahnya Elisabeth'. Namun, saat diperlihatkan foto profil Ayah Elisabeth yang di screenshot dari Profil Pejabat laman resmi www.kemenkeu.go.id, Hilal enggan menjawab siapa yang memaksa anak buahnya. "Saya tidak tahu, tidak dirincikan, Bu Siliviwanti sudah saya peringatkan, lain kali kalau tidak tahu persis perkara jangan asal tanda tangan," ucap Hilal.

Kedepannya, Hilal berharap agar permasalahan ini segera diselesaikan dengan kekeluargaan. Apalagi, sampai melibatkan anak kecil.

"Seharusnya tidak diperebutkan, melainkan memikirkan bersama untuk membesarkan anak ini," tutup Hilal.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 1999, Lapas dan Rutan merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Sehingga, pernyataan Marvelious terkait keabsahan sepucuk surat yang bertolak belakang dengan Kanwil Kemenkuham menjadi sebuah pertanyaan. (Red/ Jaya S).

Komentar Via Facebook :