Usai Rapat Komite, Wali Murid SMAN 4 Kaur Pertanyakan Penerapan Dana BOS, Pihak Sekolah Bungkam

CYBER88 | Kaur -- Komite SMAN 4 Kabupaten Kaur, Selasa (2/8) melaksankan rapat perubahan kepengurusan baru periode 2022 – 2023. Rapat dihadiri oleh Kepala Sekolah dan Wali murid.

Wansidi, Kepala Sekolah SMAN 4 Kabupaten Kaur saat membuka acara menyampaikan bahwa dirinya tak bisa mengikuti jalannya rapat Pergantian pengurus Komite lantaran ada kepentingan yang sama pentingnya terkait rencana pembangunan gedung sekolah.

Ia pun sempat menyampaikan bahwa dirinya sebentar lagi pansiun sebagai PNS yang tentunya memiliki dampak yang mungkin sedikit memepengaruhi rencana kemajuan belajar dan mengajar. Usai memberikan kata sambutan Wansidi pun berpamitan undur diri. 

Dalam rapat Komite, membahas tentang gaji honorer yang mengajar di SMAN 4 Kaur dengan jumlah 31 orang serta biaya kegiatan - kegiatan lain.

Ironisnya ketika salah satu wali siswa didalam rapat komite menyampaikan kenapa siswa SMAN 4 ini belajarnya tak memiliki pinjaman buku sekolah dan selalu menggunakan HP yang bergantung pada internet guna mengetahui pelajarannya, para guru - guru yang hadir serta pengurus komite yang lama tak mampu untuk menjelaskan

Mereka beralasan, tidak mengerti dan bukan wewenangnya untuk menjawab.

Ditemui usai rapat, salah satu wali siswa yang tak mau di sebut namanya mengaku tak puas dengan hasil rapat juga terkait yang menjadi pertanyaan wali murid. 

“Jika kebutuhan sekolah separohnya ditanggung oleh Komite yang tentunya dibebankan pada orang tua murid, dikemanakan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), “Heran dia.

Menurut dia, hitungannya diperkirakan kalau satu siswa mendapatkan Rp.1.600.000 dalam satu tahun dikali 508 jumlah siswa, itu artinya mencapai 800 juta lebih.

Kemudian, sambung dia, kalau nantinya ditambah dengan hasil sumbangan para wali siswa, dalam satu tahun mecapai lebih kurang Rp.400, secara keseluruhannya mencapai kurang lebih Rp.1,2 milyar " 

Apakakah masih kurang? Cukup pantasis kan..?" Ujarnya dengan nada kurang puas.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp Selasa (2/8) dan ditemui di sekolah, Rabu (3/8) pihak sekolah yakni Kepala Sekolah dan Bendahara BOS, seolah enggan memberikan tanggapan terkait apa yang menjadi keluhan wali murid. Awak media pun tak mendapatkan respon.  

Sebagai mana diketahui, keberadaan Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 

Komite Sekolah sendiri  diatur dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 30 Desember 2016. Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah mulai diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117 pada tanggal 30 Desember 2016 di Jakarta.

Secara hukum, komite sekolah memang dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, tapi tidak boleh berupa pungutan.

Kemudian, dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ditegaskan bahwa sumbangan memang bisa diminta dari orang tua siswa, tetapi tidak untuk seluruh orang tua karena sifatnya sukarela. Ketika sumbangan itu diberlakukan untuk seluruh orang tua, itu jatuhnya jadi pungutan. Dalam menentukan pungutan pun, sekolah harus melihat kemampuan ekonomi orang tua siswa.

Sehingga, meskipun istilah yang digunakan adalah ‘dana sumbangan pendidikan’, namun jika dalam penarikan uang tersebut ditentukan jumlah dan jangka waktu pemungutannya, bersifat wajib, dan mengikat bagi peserta didik dan orang tua/walinya, maka dana tersebut bukanlah sumbangan, melainkan pungutan. Sebab, sumbangan pendidikan diberikan secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Jika terjadi demikian, patut diduga komite sekolah telah melakukan pungutan liar, mengingat sekolah dengan kriteria tertentu dilarang menarik pungutan pendidikan.

Kemudian, Juknis BOS Tahun 2022 untuk Jenjang PAUD, SD, SMP, SMK dan yang sederajat ada pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan menyebutkan, bahwa BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi dapat disimpulkan, kalau biaya operasional sekolah tidak boleh dibebankan pada walimurid terutama yang tidak mampu. (Riko)