Ketinggian rumput capai lebih dari dua Meter, tidak terpeliharanya ruas bahu jalan nasional Tinombo-Lambunu-Molosipat Oleh Dinas PPK Sulteng

Indikasi Korupsi di Proyek Preservasi Jalan, Warga Minta APH Lidik Areif Rizaldi dan Reza Maulana Hermawan

Indikasi Korupsi di Proyek Preservasi Jalan, Warga Minta APH Lidik Areif Rizaldi dan Reza Maulana Hermawan

Bahu jalan jauh lebih tinggi dari orang dewasa, PPK 2.1 Reza Maulana Hermawan (ist)

CYBER8 | Sulawesi Tengah - Kepala BPJN XIV Sulteng Areif Rizaldi, dan PPK 2.1 Reza Maulana Hermawan terkesan kompak tidak memberikan tanggapan terkait tidak terpeliharanya ruas bahu jalan nasional Tinombo-Lambunu-Molosipat.

Dimana pada bahu jalan yang terawat tampak rumput yang tumbuh dengan ketinggian rata-rata 4 cm, bahkan ruas tersebut di kenal dengan ruas yang cukup ekstrem, pasalnya sering terjadi kecelakaan bagi pengguna jalan, bahkan sampai terjadi korban jiwa dan disekeliling tumbuh tumbuhan semak belukar yang rumputnya setinggi remaja. Senin, (08/08/22).

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Areif Rizaldi sebagai penanggung jawab atas kemantapan setiap ruas jalan nasional yang berada di Sulteng, melalui kepala Satuan Keja (Satker) yang membawahi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai eksekutor di setiap ruas jalan nasional.

Berdasarkan investigasi kru media ini pada Jumat, 05 Agustus 2022 lalu, dngan melihat ketinggian rumput di bahu jalan yang telah mencapai dua (2) meter lebih, juga masih terdapat genangan air di bahu jalan, dan lubang dengan kedalaman sekitar 75 cm disinyalir kuat tidak adanya pemeliharaan oleh Reza Maulana Herman sebagai PPK. 

Pada tahun 2022, di ruas tersebut mendapat alokasi anggran melalui paket kontrak Preservasi yang bertujuan untuk pemeliharaan struktur badan jalan dan bahu jalan agar tetap terjaga kemantapannya. Paket tersebut di kerjakan oleh PT Widiaya Rahmat Karya (WRK) dengan nilai kontrak sebesar Rp.21.471,522,000.

Dan informasi yang di himpun oleh media ini, ternyata selain paket kontrak Preservasi, PPK 2.1 Reza Maulana Hermawan, mendapat alokasi anggaran rutin jalan dan jembatan yang di kerjakan secara swakelola, sementara kondisi badan jalan dan bahu jalan layaknya tidak memiliki anggaran untuk pemeliharaan, maka perlu di lakukan audit investigasi pelaksanaan anggaran yang di kelolah oleh PPK 2.1

Hamdan salah satu pengguna jalan yang berhasil di mintai tanggapan di salah satu rumah makan yang berada di santigi mengatakan, jika benar setiap tahun ada anggaran untuk pemeliharaan badan jalan dan bahu jalan, dengan jumlah puluhan milyar, sudah bisa di pastikan tidak ada lagi jalan yang berlubang dan ketinggian rumput di bahu jalan mencapai dua meter lebih, seperti fakta yang ada saat ini

"Sementara kondisi badan dan bahu jalan seakan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pemeliharaan, maka tidak ada salahnya kita berasumsi, bahwa PPK 2.1 tidak mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

Terkait anggaran rutin jalan dan jembatan yang di kerjakan secara swakelola oleh PPK, perlu di lakukan pendalaman atau upaya hukum, karna kalau anggarannya telah di cairkan, maka patut diduga ada pertanggungjawaban fiktif dalam proses pencairan anggaran tersebut," bebernya. 

Ketika di tanyakan harapannya sebagai masyarakat pengguna jalan, agar kondisi jalan nasional ruas Tinombo-Lambunu-Molosipat, bisa menjadi mantap dalam artian bebas lubang, genangan air dan rumput di bahu jalan.

Hamdan mengatakan, "singkat saja, harapan pengguna jalan pada Kepala BPJN XIV Sulteng, agar segerah mencopot PPK 2.1 yang diduga tidak bisa bekerja maksimal, selanjutnya harapan kami kepada APH, agar melakukan upaya penyelidikan terhadap proyek Preservasi dan anggaran pemeliharaan rutin jalan dan jembatan," tukasnya lagi. 

Kepala Satuan Kerja Rhismono, menanggapi singkat konfirmasi media ini, Tim penilik jalan sementara dalam proses pemarasan pak. Namun ketika di tanyakan, dalam setahun berapa kali pembersihan (pemarasan) bahu jalan. Rhismono, terkesan enggan mau menjawab, "kalau yang ini silahkan di tanyakan pada PPK, karna volume kegiatan itu PPK yang tahu," jawabnya.

Komentar Via Facebook :