Mengatasi Sampah Langsung dari Sumbernya Masih Sekedar Slogan

Heri Iskandar: Gagasan atas Ruwetnya Persampahan di DKI

Heri Iskandar, seorang aktivis persampahan di DKI Jakarta yang memberikan gagasan atas peliknya masalah sampah di ibu kota.

CYBER88 | Jakarta – Tidak tanggung-tanggung, hanya untuk mengurai masalah sampah yang tidak beres-beres, maka Presiden Jokowi harus menerbitkan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Bahkan, di DKI Jakarta – dengan tidak merujuk kepada Perpres tersebut – pada masa Gubernur Anies Baswedan, terbit juga Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

Semua tahu, paham, dan mengerti bahwa sampah tidak jatuh dari langit tetapi diproduksi dari tiap-tiap rumah penduduk kota Jakarta. Tentu saja ada kontribusi yang sangat signifikan dari para pengusaha yang juga memproduksi barang dan kemasan – yang berujung pada timbunan sampah.

Untuk mendapatkan informasi mengenai ruwetnya permasalahan sampah di DKI Jakarta, maka Cyber88 mendatangi salah seorang "Aktivis Persampahan" yang sejak tahun 2007 hingga sekarang ini selalu berkubang dalam sampah, bersahabat dengan sampah, di kawasan Rusunawa Marunda, Jakarta Utara.

Orang memanggilnya dengan sebutan "Pak Heri". Lelaki berkulit bersih dengan postur tubuh kurusnya menyambut kedatangan Cyber88, Jumat (30/12/2022) lalu, dengan riang gembira di lapak sampahnya dekat destinasi "Si Pitung" Marunda.

"Saya tidak mengatakan bahwa ada kesalahan pemerintah dalam sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Tetapi, di luar tata kelola sampah yang berjalan sekarang ini, sudah lama saya menyimpan ide dan gagasan untuk mulai mengatasi sampah langsung dari sumbernya, dan itu saya pelajari dari keseharian saya berurusan dengan sampah. Jadi, harus benar-benar dari sumbernya, dari rumah-rumah warga, dan itu bukan cuma slogan tak ada artinya," begitu kata pria dengan nama asli Heri Iskandar dengan penuh keyakinan dan semangat.

"Tapi, saya kan cuma punya ide, punya gagasan berasal dari pengalaman saya ngurusin sampah, dan saya bukan pemerintah yang punya anggaran. Jadi, ide dan gagasan sebagus apapun tidak akan pernah ada gunanya jika tidak ada dukungan kebijakan dari pemerintah, keterlibatan aktif masyarakat yang memproduksi sampah, dan juga anggaran yang memadai dari pemerintah serta stakeholder lainnya (para pengusaha) yang sesungguhnya harus bertanggung jawab juga terhadap persoalan sampah di DKI Jakarta ini," ujarnya.

Menurut sumber resmi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, di tahun 2021 tercatat jumlah volume sampah setiap harinya mencapai 7,2 ton.

Dengan kata lain, ibukota negara berhasil memproduksi sampah hingga 7,2 ton per hari, dan hingga saat ini belum ada jalan keluar yang efisien dan efektif.

Heri Iskandar berpendapat, bahwa pemerintah harus berani menggunakan metode terbalik. Maksudnya, kalau dulu warga harus bayar retribusi sampah maka sekarang ini pemerintah yang harus membeli sampah langsung dari rumah-rumah warga sehingga tidak ada lagi truk-truk sampah yang berkeliaran di jalan-jalan mengangkut sampah ke Bantargebang, tidak ada lagi TPST-TPST yang bisa mencemari lingkungan warga, karena sampah diambil langsung dari rumah warga. Dan itu ada caranya, ada metodenya, dan memang harus berani diuji coba terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangannya, instrumen pendukung kegiatan, dukungan kebijakan, dan juga anggarannya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak pengusaha (lewat program CSR) untuk benar-benar bisa menjawab persoalan sampah.

"Jangan cuma main-main dengan slogan kosong. Mengatasi sampah langsung dari sumbernya cuma slogan, sampah bisa bernilai ekonomis cuma slogan atau hanya berlaku untuk jenis sampah tertentu saja. Padahal, sesungguhnya bisa dilakukan hingga sampah tersisa 20% ke bawah, bahkan bisa hingga benar-benar zero waste. Semua ada caranya, ada metodenya, dan ada prasyarat pendukungnya, dan itu harus melibatkan kesadaran dan tanggung jawab warga sebagai pihak yang memproduksi sampah," ujar lelaki berusia 52 tahun itu.

Ketua RW 011 Kelurahan Marunda, Ajid Durohim, mengakui bahwa warganya bernama Heri Iskandar itu menjadi salah satu stafnya yang khusus membidangi masalah persampahan. Tetapi untuk mulai merealisasikan ide dan gagasannya dalam skala sub-lokal RW 011 Kelurahan Marunda, itu masih dalam proses perencanaan awal, dan itu memang ada kaitannya dengan ketersediaan anggaran yang jangan sampai membebani keuangan warga.

Jika RW 11 Kelurahan Marunda akan dijadikan semacam pilot project untuk percontohan mengatasi problem sampah, maka harus ada dana operasional awal untuk mulai melakukan kegiatan itu, dan biaya over head-nya. Itu masih dipikirkan dan dibahas dalam rapat-rapat. Apakah harus dengan cara mengajukan Proposal Program Percontohan kepada Kasudin LH Jakarta Utara dan melibatkan stakeholder lainnya, atau bagaimana? Misalnya, bagaimana jika melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan Marunda terkait dengan CSR (Corporate Social Responsibility)?

"Jika kita mau bicara soal efisiensi dan efektivitas dalam penanganan masalah sampah, saya pernah mendengar kabar bahwa Pemrov DKI Jakarta harus mengeluarkan anggaran 200 milyar per tahun hanya untuk membayar sewa lokasi pembuangan sampah di Bantargebang, Bekasi. Di tahun 2015 ada 1.200 unit truk sampah milik Pemrov DKI Jakarta yang jika beroperasi mengangkut sampah membutuhkan anggaran Rp 1 juta per rit-nya, per hari. Jika dijumlahkan, maka untuk biaya operasional truk mengangkut sampah saja sudah memakan biaya 12 milyar per hari. Bagaimana jika sampah sudah langsung habis dari sumbernya? Kan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya 12 milyar per hari hanya untuk operasional truk mengangkut sampah," kata Heri dengan lantang dan tegas.

Heri Iskandar yang sering dijuluki "Aktivis Persampahan" ini memang setiap harinya selalu bergumul dengan sampah.

Tercatat memiliki pengalaman dipercaya untuk menangani sampah milik swasta seperti di Water Bom PIK (Pantai Indah Kapuk), Honey Lady Building (Pluit), Perwata Tower (Pluit Raya), Sosisonice (Cengkareng), Gereja Sang Timur (Kemanggisan), bahkan di Kantor Kementerian Desa Tertinggal di kawasan Medan Merdeka Barat.